Page 387 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 387
Normal Baru Tuntut Warga Bekerja dengan Cara Berbeda Politeknik Kemenperin Buka Program
Studi Teknologi Energi Terbarukan Dia menjelaskan bantuan subsidi upah merupakan stimulus
yang dikoordinasikan dan dibahas tim satgas pemulihan ekonomi nasional, Kementerian BUMN,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Adapun calon pekerja atau buruh yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan
yakni, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, anggota
BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan kartu kepesertaan dan peserta membayar iuran
dihitung berdasarkan upah di bawah 5 juta sesuai yang dilaporkan kepada BPJS
Ketenagakerjaan. Selain itu calon peserta harus memiliki rekening bank aktif dan tidak termasuk
peserta penerima manfaat kartu prakerja dan membayar iuran hingga Juni 2020.
"Nantinya penyaluran subsidi upah dilakukan dengan memindahbukukan dari bank penyalur ke
rekening penerima bantuan melalui bank-bank BUMN yang terhimpun di Himbara," jelasnya.
Adapun data calon penerima bantuan diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan, dan pihak BPJS
Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas kebenaran data.
Batas waktu pengambilan data adalah 30 Juni 2020, sehingga hanya peserta yang sudah
terdaftar hingga batas waktu tersebut, dan telah memenuhi persyaratan lain, yang berhak
menerima subsidi upah.
Lebih jauh dia menyampaikan mekanisme subsidi upah ini diberikan kepada pekerja atau buruh
sebesar Rp600 ribu per bulan dengan total Rp2,4 juta yang diberikan setiap dua bulan sekali.
"Artinya dalam sekali pencairan subsidi diterima Rp1,2 juta," jelas dia.
Rencananya pemerintah akan menggulirkan bantuan bagi 15.725.232 pekerja. Ketua Satgas
Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bantuan
subsidi upah melengkapi semua bantuan yang sudah dijalankan pemerintah yakni bansos
Keluarga Harapan, kartu sembako dan bantuan bagi karyawan yang di-PHK.
Budi Gunadi mengatakan bantuan subsidi upah ditujukan kepada pekerja yang tidak di-PHK,
namun karena kesulitan perusahaan mereka dirumahkan atau mendapat pemotongan gaji.
(antara).
386
