Page 437 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 437
Judul BPJS Ketenagakerjaan Jadi Penentu Data Penerima Bantuan
Rp600.000
Nama Media okezone.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/08/10/320/2259958/bpjs-
ketenagakerjaan-jadi-penentu-data-penerima-bantuan-rp600-000
Jurnalis Michelle Natalia,
Tanggal 2020-08-10 17:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa dalam penyaluran subsidi
upah kepada 15,7 juta pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp5 juta, akurasi validasi data
adalah keharusan.
"Apalagi ekspektasi publik sangat luar biasa terhadap bantuan ini. Jadi, akurasi validasi data
sangat penting karena ketepatan sasaran program ini bergantung dari verifikasi data yang
dilakukan BPJSTK," ungkap Ida dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/8/2020).
BPJS KETENAGAKERJAAN JADI PENENTU DATA PENERIMA BANTUAN RP600.000
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa dalam
penyaluran subsidi upah kepada 15,7 juta pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp5 juta,
akurasi validasi data adalah keharusan.
"Apalagi ekspektasi publik sangat luar biasa terhadap bantuan ini. Jadi, akurasi validasi data
sangat penting karena ketepatan sasaran program ini bergantung dari verifikasi data yang
dilakukan BPJSTK," ungkap Ida dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/8/2020).
Dia mengatakan, dengan adanya ekspektasi publik yang sangat luar biasa ini, program subsidi
upah harus benar-benar diterima oleh pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan.
"Bantuan langsung tunai (BLT) ini akan dibayarkan langsung pada nomor rekening atas nama
penerima bantuan pemerintah subsidi upah," tambah Ida.
Dalam pelaksanaan bantuan pemerintah ini, dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan yang
ditetapkan oleh Menaker.
"Pelaksanaan ini mendapatkan pendampingan langsung dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK,
BPK, dan BPKP untuk mengawasi pelaksanaan bantuan pemerintah berupa subsidi upah agar
tepat sasaran," tegas Ida. (dni).
436
