Page 682 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 682
tahun 2005, presiden mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 50 tentang pembentukan
Lembaga Produktivitas Nasional (LPN).
"Berdasarkan Perpres dimaksud, LPN memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan
kepada Presiden dalam merumuskan kebijakan nasional di bidang produktivitas melalui
peningkatan produktivitas dan penguatan daya saing nasional," imbuh dia.
Dia menerangkan, Indonesia saat ini sedang berupaya menyusun strategi peningkatan
produktivitas dan daya saing. Agar mampu mensejajarkan pertumbuhan ekonomi dengan
Negara-Negara ASEAN.
"Namun di saat bersamaan kita dihadapkan pada pandemi global COVID-19 yang hampir
menyebar ke seluruh penjuru dunia dan ini menjadi pukulan yang sangat berat bagi kita semua,"
ujar dia.
Akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat sampai 2,8 % dan
merubah seluruh tatanan kehidupan manusia.
Bambang melanjutkan, saat ini struktur organisasi LPN terdiri dari ketua yang dijabat oleh
Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Ketua dijabat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan
Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian Sekretaris dijabat oleh
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dan memiliki anggota dari unsur
pejabat Eselon I dari 17 Kementerian/Lembaga.
"Dan memiliki anggaran yang berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan ," tutur dia.
Dalam rangka perluasan tugas dan fungsi kelembagaan, kata dia, produktivitas sebagai
penggerak peningkatan produktivitas nasional perlu dibentuk.
Yakni, kelembagaan yang bersifat nasional serta memiliki fungsi pelayanan peningkatan
produktivitas yang bersifat lintas sektor maupun daerah sesuai yang diamanatkan dalam
Undang-Undang no 13 tahun 2003.
Terakhir, dia pun berharap agar FGD dapat memberi masukan untuk menambah referensi dalam
penyusunan revisi Perpres LPN nomor 50 tahun 2005 dan penguatan regulasi bidang
produktivitas sebagai langkah strategis dalam mendukung gerakan nasional peningkatan
produktivitas dan daya saing dalam pembangunan Nasional berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Bina Produktifitas Kemnaker , Fahrurozi menambahkan,
penyempurnaan revisi Perpres 50 tahun 2005 itu dinilai sangat penting.
"Pentingnya penyempurnaan revisi perpres 50 tahun 2005 ini karena merupakan langkah
strategis dalam peningkatan produktivitas dan daya saing sehingga kedepannya kita mampu
bersaing dengan negara negara lain," ujar dia.
Adapun hasil rekomendasi penguatan regulasi bidang produktivitas khususnya Perpres 50 tahun
2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional (LPN), yakni, Yang pertama, keanggotaan LPN
yang melibatkan unsur Pemerintah, Dunia Usaha/Industri, Dunia Pendidikan dan Pelatihan serta
Organisasi Kemasyarakatan.
Kedua, tugas dan fungsi bukan hanya sebagai penyusun rekomendasi kebijakan bidang
produktivitas, tetapi lebih mengedepankan kepada pelayanan peningkatan produktivitas kepada
masyarakat luas.
Ketiga, keterlibatan Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dalam meningkatkan produktivitas
dan daya saing di wilayahnya..
681
