Page 715 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 715

"Tentu dengan kondisi dan tantangan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat ini perlu untuk
              segera  ditindaklanjuti  sesegera  mungkin.  Agar  kita  bisa  tekan  laju  dampak  Covid-19  ini
              kedepannya," kata dia dalam pernyataannya, Senin (10/8).

              Menurut  data  yang  dihimpun  Kementerian  Ketenagakerjaan  dengan  bantuan  dari  Disnaker
              Pemda setempat, hingga 31 Juli 2020, pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-
              19 di Provinsi Jawa Barat mencapai lebih dari 342.772 orang pekerja.

              Sedangkan, secara nasional hingga 31 Juli 2020, total pekerja formal maupun informal yang
              terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, data yang sudah
              di-cleansing  oleh  kemnaker  dengan  BPJS  Ketenagakerjaan  mencapai  2.146.667  orang  (yang
              terdata by name by address).

              "Data  yang  sudah  cleansing  tersebut  terdiri  dari  pekerja  formal  yang  dirumahkan  mencapai
              1.132.117 orang dan pekerja formal yang di-PHK sebanyak 383.645 orang. Sedangkan pekerja
              sektor informal yang terdampak mencapai 630.905 orang," jelasnya.
              Untuk itu, Ida menyebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait mitigasi dampak
              pandemi di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional
              berupaya meringankan beban pekerja ter-PHK melalui berbagai stimulus, termasuk menyalurkan
              berbagai  bantuan  sosial  bagi  para  korban  PHK,  Kartu  Prakerja,  program  padat  karya,  dan
              kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja yang terdampak pandemi.

              Sementara itu Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, mengungkapkan
              bahwa kondisi ketenagakerjaan yang ada di Jawa Barat saat ini tingkat angka pengangguran
              terbuka di Jawa Barat masih cukup tinggi. Ditambah lagi, masih tingginya angka disparitas UMK
              ditingkat  Kabupaten/Kota,  yang  berdampak  pada  minimnya  produktivitas  dan  daya  saing
              keterampilan yang ada di Jawa Barat.

              "Tentu Kami di provinsi meminta bantuan arahan dari pusat dan Bu Menteri agar sarana dan
              prasarana pelatihan di Jawa Barat dan permasalahan lainnya dapat diatasi dengan baik," ungkap
              Taufik.

              [net]  Editor: Fajar Maritim.

































                                                           714
   710   711   712   713   714   715   716   717   718   719   720