Page 736 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 736
Lebih jauh, Misbah mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak perusahaan belum
mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Pasalnya, terang dia, sudah menjadi rahasia umum jika selama ini marak adanya praktek mark
down oleh perusahaan yang melaporkan gaji karyawan di bawah angka sesungguhnya. Hal ini
bertujuan untuk mengurangi nilai premi atau iuran BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar.
"Maka itu harus ada posko (centra) pengaduan bagi pekerja formal/informal yang dirugikan,
yang seharusnya masuk daftar tapi tidak terdaftar atau sebaliknya. (Inclution & Exclution
Error data)," tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana membuat kebijakan BLT sebesar Rp 600 ribu untuk pekerja
yang berpenghasilan dibawah Rp 5 juta perbulan yang akan ditransfer langsung ke rekening
bank masing-masing karyawan.
Anggaran senilai Rp33,1 triliun disiapkan pemerintah untuk melindungi para pekerja sekaligus
membantu perusahaan tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
735
