Page 732 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

BUMN. Pegawai atau pekerja yang berhak menerima bantuan hanya yang terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan.
"Kami akan segera berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait jumlah pegawai yang
tergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Manto Jorghi kepada Radar Depok (Group
Pojoksatu.id), Minggu (09/08/2020).

Manto menjelaskan, apabila melihat dari data 2019 data dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok,
sebanyak 125.161 jiwa dari Pekerja Penerima Upah. Sementara, Pekerja Bukan Penerima Upah
sebanyak 14.548 jiwa. Guna memvalidasi data pekerja yang akan mendapatkan bantuan
tersebut, dibutuhkan data yang akurat. Manto mengungkapkan, saat ini Kementerian Tenaga
Kerja Republik Indonesia sedang mematangkan aturan atau regulasinya yang akan dilaksanakan
terkait pemberian program tersebut. Namun, apabila menyimak pengarahan dari Kementerian,
dalam waktu dekat setelah pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan validasi data, data
terebut akan diserahkan ke Kementerian Keuangan RI.

"Data yang sudah di terverifikasi akan di serahkan ke Kementerian Keuangan RI, guna diproses
dan ditransfer ke rekening pekerja," terang Manto.

Terkait data tersebut, pihak BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok tak merespon pertanyaan yang
dilontarkan Harian Radar Depok (Group Pojoksatu.id). Sementara sebelumnya, pemerintah akan
menjalankan program subsidi gaji bagi pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap, program yang akan berjalan September ini mampu
menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja. Jumlah pekerja swasta yang memiliki gaji di
bawah Rp5 juta sebanyak 13,8 juta pekerja. Data ini berasal dari BPJS Ketenagakerjaan yang
akan terus divalidasi untuk memastikan tepat sasaran dan meminimalkan terjadinya duplikasi.

"Pemerintah berharap subsidi ini dapat menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja yang
terdampak Covid-19," kata Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8).

Ida menerangkan, subsidi gaji sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan atau total Rp2,4
juta ini, akan diberikan setiap dua bulan sekali. Dengan begitu, dalam satu kali pencairan, pekerja
akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta.

Menurut Ida, pembayaran yang dilakukan sebanyak dua kali untuk memastikan daya beli dan
konsumsi tetap terjaga. Ini juga upaya mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga
dan keempat tahun ini.

Sementara itu, syarat pekerja yang menerima subsidi ini adalah pekerja swasta di luar PNS dan
pegawai BUMN. Pekerja penerima subsidi harus pekerja yang aktif terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan, atau setara dengan gaji di bawah
Rp5 juta per bulan.

"Penerima subsidi gaji adalah pekerja yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini
sebagai apresiasi bagi para pekerja yang terdaftar dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan,"
kata Ida.

Adapun, Ida mengatakan, subsidi gaji ini merupakan perluasan stimulus bantuan sosial yang
digodok bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kemnaker, Kementerian
Keuangan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk menjalankan program subsidi ini, Kementerian
Keuangan telah menganggarkan dana sekitar Rp 33,1 triliun. Stimulus ini juga diharapkan dapat
mempercepat proses pemulihan ekonomi dan menjaga agar terhindar dari resesi.

731