Page 728 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Jawa Barat merupakan wilayah yang
mencatat paling banyak pekerja terimbas akibat pandemi ini. Hal itu berdasarkan data yang
dihimpun hingga 31 Juli 2020.

Selama rentang waktu tersebut, pekerja formal maupun informal yang terdampak COVID-19 di
Provinsi Jawa Barat mencapai lebih dari 342.772 orang. Tentu saja, kondisi ini memerlukan
perhatian khusus untuk segera ditindaklanjuti agar dampak pandemi COVID-19 bisa ditekan.

"Tentu dengan kondisi dan tantangan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat ini perlu untuk
segera ditindaklanjuti sesegera mungkin," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Minggu (9/8).
"Agar kita bisa tekan laju dampak COVID-19 ini ke depannya." Hingga 31 Juli, jumlah pekerja
terdampak COVID-19 secara nasional tercatat ada lebih dari 3,5 juta orang. Jumlah tersebut
merupakan gabungan dari pekerja formal maupun informal. Sementara itu, data yang sudah di-
cleansing Kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada 2.146.667 orang yang terdata
by name by address .

"Data yang sudah cleansing tersebut terdiri dari pekerja formal yang dirumahkan mencapai
1.132.117 orang," jelasnya menambahkan. "Sementara pekerja formal yang di-PHK mencapai
383.645 orang." Untuk membantu para pekerja yang terdampak PHK ini, pemerintah telah
memberikan beragam stimulus melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional. Stimulus ini
berupa mulai dari bantuan sosial, Kartu Pra Kerja, hingga masifikasi program padat karya dan
kewirausahaan.
Kekinian, pemerintah bahkan berencana untuk memberikan gaji tambahan sebesar Rp 600 ribu
bagi para pekerja yang berpenghasilan kurang dari 5 juta rupiah per bulan. Namun rupanya hal
ini juga tak luput dari kritikan.

Pasalnya, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi yakni pekerja yang bersangkutan harus
terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, program ini juga dianggap justru berpotensi
memicu kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

727