Page 47 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2019
P. 47
"Saya juga berharap pemerintah Hong Kong dapat menyusun standar gaji bagi para
pekerja yang telah bekerja selama lebih dari 5 tahun, sehingga terdapat perbedaan
antara gaji pekerja baru dan pekerja lama yang tentunya telah berpengalaman, ujar
Hanif.
Selain gaji, ungkap Hanif, bentuk lain perlindungan bagi pekerja migran adalah
melalui pemberian jaminan sosial. Pemerintah Hong Kong mendorong dan
mendukung seluruh pekerja migran untuk memiliki jaminan sosial sesuai dengan
regulasi yang berlaku.
"Regulasi yang berlaku di Indonesia pun mengatur bahwa setiap pekerja migran
Indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh
BPJS," tutur Hanif
Ke depannya, Menaker Hanif berharap bahwa BPJS Indonesia dapat bekerjasama
lebih erat dengan badan penyelenggaran jaminan sosial di Hong Kong.
Hong Kong merupakan salah satu tempat tujuan penempatan pekerja migran
Indonesia, khususnya pada sektor non-formal. Per bulan Desember 2018, tercatat
sejumlah 165.907 orang WNI bekerja sebagai Domestic Helper di Hong Kong.
Namun demikian, meskipun pemerintah Hong Kong telah berupaya semaksimal
mungkin untuk menjamin perlindungan pekerja migran yang bekerja di Hong Kong,
Hanif memandang perlunya dilaksanakan pertemuan rutin tahunan bagi kedua negara
untuk membahas hal-hal teknis terkait permasalahan pekerja migran Indonesia
beserta solusinya.
Sementara itu, Sekretaris Buruh dan Kesejahteraan Hong Kong, Law Chi Kwong,
mengungkapakan, permintaan terhadap pekerja Indonesia jumlahnya terus
meningkat. "Banyak permintaan terhadap pekerja migran Indonesia dan hal itu
Page 46 of 74.
