Page 52 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2019
P. 52
"Saya juga berharap pemerintah Hong Kong dapat menyusun standar gaji bagi para
pekerja yang telah bekerja selama lebih dari lima tahun, sehingga terdapat perbedaan
antara gaji pekerja baru dan pekerja lama yang tentunya telah berpengalaman," kata
Hanif.
Hanif menjelaskan perlindungan bagi pekerja migran juga mencakup pemberian
jaminan sosial. Pemerintah Hong Kong mendorong dan mendukung seluruh pekerja
migran memiliki jaminan sosial sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Regulasi yang berlaku di Indonesia pun mengatur bahwa setiap pekerja migran
Indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh
BPJS," tutur Hanif
Hanif berharap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia dapat
bekerja sama lebih erat dengan badan penyelenggara jaminan sosial di Hong Kong.
Hong Kong merupakan salah satu tujuan penempatan pekerja migran Indonesia,
khususnya pada sektor non-formal. Per bulan Desember 2018, tercatat ada 165.907
warga Indonesia yang pekerja sebagai pembantu domestik di Hong Kong.
Meskipun pemerintah Hong Kong telah berupaya menjamin perlindungan pekerja
migran yang bekerja di wilayahnya, Hanif memandang perlunya pertemuan rutin
tahunan bagi pejabat kedua negara untuk membahas hal-hal teknis terkait
permasalahan pekerja migran Indonesia beserta solusinya.
Sementara itu, Sekretaris Buruh dan Kesejahteraan Hong Kong Law Chi Kwong
mengungkapkan permintaan pekerja Indonesia terus meningkat.
Page 51 of 74.
