Page 64 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2019
P. 64
agensi yang melanggar aturan dalam amandemen Employment Ordinance (peraturan
ketenagakerjaan).
"Saya juga berharap pemerintah Hong Kong dapat menyusun standar gaji bagi para
pekerja yang telah bekerja selama lebih dari lima tahun, sehingga terdapat perbedaan
antara gaji pekerja baru dan pekerja lama yang tentunya telah berpengalaman," ujar
Hanif.
Selain gaji, ungkap Hanif, bentuk lain perlindungan bagi pekerja migran adalah
melalui pemberian jaminan sosial. Pemerintah Hong Kong mendorong dan
mendukung seluruh pekerja migran untuk memiliki jaminan sosial sesuai dengan
regulasi yang berlaku.
"Regulasi yang berlaku di Indonesia pun mengatur bahwa setiap PMI wajib ikut serta
dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelengga
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS)," tutur Hanif.
Ke depannya, Hanif berharap bahwa BPJS Indonesia dapat bekerja sama lebih erat
dengan badan penyelenggaran jaminan sosial di Hong Kong.
Hong Kong merupakan salah satu tempat tujuan penempatan PMI, khususnya pada
sektor non-formal. Per bulan Desember 2018, tercatat sejumlah 165.907 orang WNI
bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Hong Kong.
Namun demikian, meskipun pemerintah Hong Kong telah berupaya semaksimal
mungkin untuk menjamin perlindungan pekerja migran yang bekerja di Hong Kong,
Hanif memandang perlunya dilaksanakan pertemuan rutin tahunan bagi kedua negara
untuk membahas hal-hal teknis terkait permasalahan pekerja migran Indonesia
beserta solusinya.
Page 63 of 74.
