Page 75 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2019
P. 75
"Regulasi yang berlaku di Indonesia pun mengatur bahwa setiap pekerja migran
Indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh
BPJS," tuturnya.
Ke depannya, Hanif berharap bahwa BPJS Indonesia dapat bekerjasama lebih erat
dengan badan penyelenggara jaminan sosial di Hong Kong.
Hong Kong merupakan salah satu tempat tujuan penempatan pekerja migran
Indonesia, khususnya pada sektor non-formal. Per bulan Desember 2018, tercatat
sejumlah 165.907 orang WNI bekerja sebagai asisten rumah tangga di Hong Kong.
Namun demikian, meskipun pemerintah Hong Kong telah berupaya semaksimal
mungkin untuk menjamin perlindungan pekerja migran yang bekerja di Hong Kong,
Hanif memandang perlunya dilaksanakan pertemuan rutin tahunan bagi kedua negara
untuk membahas hal-hal teknis terkait permasalahan pekerja migran Indonesia
beserta solusinya.
Sementara itu, Sekretaris Buruh dan Kesejahteraan Hong Kong, Law Chi Kwong,
mengungkapakan, permintaan terhadap pekerja Indonesia jumlahnya terus
meningkat.
"Banyak permintaan terhadap pekerja migran Indonesia dan hal itu disambut positif
dengan banyaknya calon pekerja Indonesia yang berminat untuk bekerja di Hong
Kong," ujar Law.
Selain itu, pihaknya juga akan terus meningkatkan komitmen terhadap perlindungan
pekerja Indonesia khususnya dalam bidang keuangan dan juga pelatihan.
"Sebagai contoh Pemerintah Hong Kong sudah melakukan Pelatihan Pembantu
Rumah Tangga Asing untuk Perawatan Lansia (Pilot Scheme Training for Foreign
Domestic Helper on Elderly Care) yang turut diikuti oleh 11 orang pekerja migran
Indonesia," katanya.
Page 74 of 74.
