Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 68
Menurut Ida, belum sempurnanya data supply dan demand pasar kerja saat ini, turut berdampak
pada lambatnya penanganan jumlah pengangguran. Selain itu ada ketidaksesuaian antara
kompetensi pekerja dan kompetensi yang dibutuhkan usaha.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai, selama ini program
ini berjalan dengan lambat. Dia menyayangkan Kemnaker selama ini tidak memiliki data terpadu
soal tenaga kerja.
"Program Bantuan Subsidi Upah dan rencana Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) jadi alasan
utama Kemnaker harus punya data terpadu," Ujar dia.
Data terpadu bisa dimiliki bila Kemnaker menjalankan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun
1981 tentang Wjib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Beleid ini masih berlaku liingga saat
ini namun tak pernah dimaksimalkan oleh pemerintah.
Lidya Yuniartha. Fahriyadi
67
