Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 77
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans-E) DKI Jakarta menyatakan
persetujuannya bahkan dokumen akan dikeluarkan tanpa kajian terhadap usulan 80 pelaku
usaha hotel untuk penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) sama seperti tahun 2020.
Kepala Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah menyatakan
dirinya dalam waktu dekat akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Nakertrans dan
Energi DKI Jakarta agar mereka bisa menyesuaikan upah menggunakan UMP tahun 2020.
UMP 80 HOTEL DI JAKARTA TIDAK BERUBAH
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans-E) DKI Jakarta menyatakan
persetujuannya bahkan dokumen akan dikeluarkan tanpa kajian terhadap usulan 80 pelaku
usaha hotel untuk penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) sama seperti tahun 2020.
Kepala Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah menyatakan
dirinya dalam waktu dekat akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Nakertrans dan
Energi DKI Jakarta agar mereka bisa menyesuaikan upah menggunakan UMP tahun 2020.
"Itu tidak perlu kajian-kajian karena benar-benar terkena dampak (Covid-19). Langsung kita
lakukan persetujuan dengan mengeluarkan SK untuk dilakukan penyesuaian UMP tahun 2020."
kata Andri seperti dalam laman media Pemprov DKI (beritajakarta) yang dilihat di Jakarta, Kamis
(5/11).
Bahkan, Andri menyebutkan selain industri hotel, untuk mal, sampai industri pariwisata yang
belum lama beroperasi, juga kemungkinan besar akan diperlakukan yang sama seperti 80 hotel
itu oleh Disnakertrans-E.
Untuk mengajukan permohonan penyesuaian UMP 2021 sendiri, kata Andri. dapat dilakukan
melalui asosiasi, namun wajib mengatasnamakan perusahaan per perusahaan.
"Sekarang sudah masuk 80 hotel, yang mengajukan boleh asosiasi tapi atas nama perusahaan,
bukan atas nama asosiasi. Karena ada perusahaan yang terkena dampak, ada yang tidak," ucap
Andri.
Andri menjelaskan, Peraturan Gubernur DKI Jakarta 103 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum
Provinsi Tahun 2021 pasal 3 berbunyi, pengusaha, perusahaan dan/atau pihak pemberi kerja
yang terkena dampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 dapat mengajukan permohonan
pembayaran UMP dengan besaran sama dengan UMP Tahun 2020 kepada Gubernur melalui
Kepala Dinas Nakertrans DKI Jakarta.
"Data pengawasan selama PSBB, juga bisa dijadikan data untuk menentukan apakah perusahaan
itu ter-dampak atau tidak terdampak. Jadi, tidak semua usulan yang masuk harus dikaji, itu
menghabiskan waktu. Langsung kita keluarkan SK. kami juga tidak ingin mempersulit." tutur
Andri.
Kebijakan Asimetris
Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan asimetris dalam UMP tahun 2021 yang naik
sebesar sebesar 3.27 persen atau jadi Rp4.4 juta. Tapi hanya perusahaan yang pemasukannya
tidak terdampak pandemi harus mengikuti kebijakan. perusahaan terdampak boleh tidak
melakukan penyesuaian.
76
