Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 10
Judul Serikat Buruh Ini Desak Jokowi Batalkan Pengesahan UU Cipta Kerja
Nama Media wartaekonomi.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read307868/serikat-buruh-ini-desak-
jokowi-batalkan-pengesahan-uu-cipta-kerja
Jurnalis Redaksi
Tanggal 2020-10-08 07:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Saepul Tavip (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP)) Apabila pemerintah
bersikeras mengundangkan peraturan tersebut maka kami akan mengajukan judicial review ke
Mahkamah Konstitusi
neutral - Saepul Tavip (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP)) Berbagai usulan
masyarakat seperti angin lalu, meskipun argumentasi filosofis, juridis, maupun sosiologis telah
disampaikan berbagai pihak jauh lebih kuat karena bernafaskan konstitusi UUD 1945, ketimbang
muatan Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja yang dibuat Pemerintah
positive - Saepul Tavip (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP)) Kenapa isi draf final
berbeda dengan keputusan rapat panja RUU Cipta Kerja, Minggu, 27 September 2020, di Hotel
Swissbell Tangerang
negative - Saepul Tavip (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP)) Yang di UU 13/2003
jelas batasannya
negative - Saepul Tavip (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP)) Ini salah satu contoh
masih yang lainnya soal upah minimum, mekanisme PHK serta kompensasinya, penggunaan
TKA, jam kerja lembur dan bahaya lainnya dalam klaster ketenagakerjaan di UU Cilaka
neutral - Saepul Tavip (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP)) Selain undang-undang
tersebut tidak berpihak dan tidak melindungi pada Pekerja/Buruh Indonesia, serta tidak
menjamin terciptanya lapangan kerja yang layak bagi rakyat Indonesia
Ringkasan
Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.
Mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) tentang pembatalan pengesahan UU Cipta Kerja.
9
