Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 130
SEUSAI disahkan oleh DPR, Senin (5/10), Undang-Undang Cipta Kerja pun berlaku sudah. Untuk
mengimplementasikan ketetapan yang terdiri atas 15 bab, 174 pasal, dan mencakup 9 bidang
itu dibutuhkan aturan turunan.
Sebanyak 40 aturan baru yang terdiri atas 35 peraturan pemerintah (PP) dan 5 peraturan
presiden (perpres) tengah disiapkan untuk membuat beleid tersebut operasional.
Sejumlah bidang menjadi fokus dari ke-40 aturan itu, yakni penyederhanaan perizinan,
persyaratan investasi, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan
inovasi, ketenagakerjaan, pengenaan sanksi, kawasan ekonomi, kemudahan berusaha,
pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta administrasi pemerintahan.
Demi mempercepat hadirnya aturan pelaksana itu, Presiden Joko Widodo memberi tenggat
selama satu bulan saja kepada jajarannya untuk membuat serta menyelesaikan aturan-aturan
turunan tersebut.
"Arahan dari Bapak Presiden, untuk seluruhnya ada sekitar 40 aturan turunan yang terdiri atas
35 PP dan 5 perpres untuk diselesaikan dalam waktu 1 bulan walaupun perundang-undangan
membolehkan 3 bulan. Itu target yang diberikan Presiden." ungkap Menko Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual. Rabu (7/10).
Sejumlah kementerian/lem-baga terkait pun mulai menyusun berbagai draf terkait. Pada klaster
investasi dan proyek pemerintah misalnya, pemerintah akan membentuk lembaga pengelola
investasi/sovereign wealth fiind (LPI/SWF). Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan pihaknya
sedang menyusun PP terkait pembentukan LPI tersebut.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama mengungkapkan pihaknya
tengah mengidentifikasi dan menginventarisasi jenis-jenis usaha yang harus disederhanakan di
setiap daerah. Poin itu. kata dia, berkaitan dengan klaster administrasi pemerintahan yang akan
dipermudah dan disimplifikasi mengacu dari UU Cipta Kerja.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menegaskan amdal
tidak dihapuskan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Keberadaan amdal tetap
ada dan prosesnya dibuat menjadi lebih sederhana sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan
menjadi lebih efisien.
Tidak tersingkir
Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian ATR/BPN tentang UU Cipta Kerja, Taufiqulhadi,
menyatakan disahkannya UU Cipta Kerja akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk
menjamin keadilan dalam kepemilikan tanah kepada rakyat kecil. "Dengan hadirnya UU ini, di
masa mendatang, pemerintah dapat mencegah, orang-orang kecil agar tidak mudah tersingkir
makin jauh ke pinggir-pinggir kota," kata Taufiqulhadi melalui keterangan tertulis. Rabu (7/10).
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Sosial,
Harijanto, melihat lahirnya UU Cipta Kerja akan menjadi solusi atas melonjaknya angka
pengangguran di Indonesia.
Di sisi lain, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan uji materi
ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan jalan yang tepat jika masyarakat keberatan dengan
UU Cipta Kerja.
"Karena uji materi menjadi ajang pembuktian dan pada saat yang sama dilakukan tekanan
publik, sepanjang tidak melanggar hukum dan protokol kesehatan," ujar Zainal dalam
pernyataan sikap profesor, dekan, dan akademisi dari 67 perguruan tinggi di Jakarta, kemarin.
(Cah/Wan/Ant/RO/X-G)
129
