Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 126
UU CIPTA KERJA HARUS DILIHAT SECARA HOLISTIK
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja resmi disetujui DPR untuk disahkan menjadi
Undang-Undang Cipta Kerja, Senin (5/10). Hal ini pun mengundang pro dan kontra di
masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyampaikan UU Cipta
Kerja harus dilihat secara holistis dan luas. Menurutnya, jangan sampai masyarakat hanya
mengukur sepenggal dari sisi tenaga kerja ataupun pesangon.
"UU Cipta Kerja ini menyangkut ekosistem investasi, perlindungan pemberdayaan UMKM (usaha
mikro, kecil, dan menengah) dan koperasi, ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan
berusaha, dan sebagainya, termasuk juga sektor pos telekomunikasi dan penyiaran," ungkap
Johnny dalam acara Prime Talk Metro TV, Selasa (6/10) malam.
Menkominfo menyebutkan UU Cipta Kerja jadi tonggak sejarah baru hukum Indonesia. Pertama
kali, sebuah undang-undang komperehensif lahir untuk mereformasi, sinkronisasi dan mengubah
tidak kurang 76 undang-undang eksisting.
Di sisi lain, UU itu bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan dan investasi di Indonesia, baik
investasi dalam negeri maupun investasi asing berupa foreign direct investment (FDI).
Terkait FDI, kata Menkominfo, situasi pandemi covid-19 membuat berbagai negara berlomba
mendapatkan investasi mengalir ke negaranya.
"Jadi jangan sampai ruang publik kita diisi dengan disinformasi yang mengakibatkan kepercayaan
terhadap usaha untuk membangun iklim investasi melalui UU Cipta Kerja justru
mengkampanyekan kepentingan negara pesaing kita untuk menjadi negara tujuan investasi,"
jelasnya.
Selain itu, UU Cipta Kerja mencakup masalah pos telekomunikasi dan penyiaran. Di sektor ini,
UU Cipta Kerja mengubah dan menambah beberapa ketentuan pada tiga undang-undang yaitu,
UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan
UU No 38 Tahun 2009 tentang Pos.
Menkominfo menyebutkan ada 3 hal fundamental yang bakal mempengaruhi Indonesia di bidang
teknologi informasi dan komunikasi.
Pertama, UU Cipta Kerja telah menembus kebuntuan regulasi pada bidang penyiaran yang
belasan tahun tidak terealisasi. Antara lain, dengan terealisasinya dasar hukum migrasi penyiaran
TV analog ke digital dan kepastian tenggat waktu analog switch off (ASO).
Kedua, pembahasan dan pemikiran terkait migrasi TV analog ini telah berlangsung sejak 2004.
Pembentukan Tim Nasional Migrasi TV Digital dan standar Digital Video Broadcasting Terrestrial
(DVBT) juga dilakukan pada 2007, tapi upaya itu terus kandas karena gagalnya kehadiran
legislasi berupa Undang-Undang di bidang penyiaran.
Ketiga, UU Cipta Kerja memberikan dasar hukum guna mendukung percepatan transformasi
digital dan mencegah inefisiensi pemanfaatan sumber daya terbatas seperti spektrum frekuensi
beserta infrastruktur pasifnya.
"Saat ini dengan menggunakan sistem analog seluruh kapasitas frekuensi 700 MHz dan sejumlah
328 MHz digunakan untuk siaran TV. Dengan ASO akan ada penghematan (digital dividend) 112
MHz yang dapat digunakan untuk kepentingan transformasi digital," jelas Johnny.
125
