Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 121
beban kerja tak sesuai upah. "Status kontrak akan sampai kapan dan gaji yang diterima nantinya
sepadan dengan hasil kerja," katanya.
UU Ketenagakerjaan mengatur, pekerja hanya boleh dikontrak paling lama tiga tahun (dua tahun
dengan perpanjangan satu tahun). Batasan waktu ini tidak diatur dalam RUU Cipta Kerja. Pasal
59 UU Ketenagakerjaan yang diadopsi dalam RUU hanya mengatur, batas waktu penyelesaian
pekerja kontrak diatur dalam waktu yang tidak terlalu lama. Batasan jenis dan sifat pekerjaan
serta jangka waktu perjanjian kerja diserahkan ke pemerintah untuk diatur dalam rancangan
peraturan pemerintah.
Sementara Raphi Aji Sunan (21) cemas akan menjadi pegawai kontrak seumur hidup setelah
membaca poin-poin penolakan masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja. "Saya hanya lulusan teknik
dari sekolah menengah kejuruan. Poin-poin itu buat dengkul lemas," ucap Raphi.
RUU Cipta Kerja menghapus Pasal 161 UU Ketenagakerjaan. Padahal, pasal ini mengatur surat
peringatan sebanyak tiga kali sebelum PHK. Pasal 161-169 tentang alasan dan skenario
perusahaan melakukan PHK beserta syarat dan kompensasinya juga dihapus. Dikhawatirkan ke
depan ada potensi PHK tanpa peringatan.
Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia Jumisih, Selasa (6/10/2020), menuturkan,
substansi RUU Cipta Kerja melucuti hak-hak dan perlindungan buruh secara perlahan. Dampak
dari penerapan RUU itu terhadap taraf hidup masyarakat pekerja akan semakin signifikan di
tengah pukulan pandemi Covid-19. "Banyak substansi yang justru melucuti kesejahteraan buruh.
Bagaimana kita mau membuktikan klaim meningkatkan investasi dan kesejahteraan buruh kalau
ternyata banyak hak buruh yang dirampas?" tanya Jumisih.
Senada, menurut Direktur Eksekutif Center for Reform on Economics Mohammad Faisal, dengan
pendekatan itu, lapangan kerja mungkin lebih banyak ter-cipta. Namun, secara jangka panjang,
kesejahteraan buruh yang tereduksi akan mengganggu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
"Mungkin saja pengangguran terserap, tetapi mereka dibayar dengan standar upah lebih rendah
dan tanpa kepastian kerja. Kesejahteraan buruh tidak banyak berubah, tingkat kemiskinan juga
tidak akan banyak berubah. Cita-cita tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) justru semakin
sulit dicapai," kata Faisal.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan, semangat yang dibangun
adalah memperluas penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan perlindungan bagi buruh,
khususnya perlindungan untuk buruh yang mengalami PHK lewat program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP).
"Terlalu prematur kalau kita tergesa-gesa menyimpulkan RUU Cipta Kerja akan rentan terhadap
PHK pekerja," kata Ida. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah yang akan dikebut dalam
waktu satu bulan akan menjadi pertaruhan berikutnya. Be-leid itu akan mengatur sejumlah
ketentuan krusial yang menentukan hak dan perlindungan pekerja dan masyarakat lain.
(FRANSISKUS WISNU WARDIIANA DANY)
120
