Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

PHK

Pada kesempata itu, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah. mengatakan UU Cipta Kerja
memberikan ruang bagi serikat pekerja atau serikat buruh dalam memperjuangkan kepentingan
anggotanya yang sedang mengalami proses pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kita sama sekali tidak meniadakan peran serikat pekerja, serikat buruh dalam mengadvokasi
anggotanya ketika mengalami persoalan PHK dengan pengusahanya." kata Ida.

Dia membantah bahwa UU ini memangkas ketentuan persyaratan dan tata cara PHK. Pasalnya,
ketentuan dan syarat tata cara PI1K tetap diatur sebagaimana Undang-Undang 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, UU Cipta Kerja justru semakin mempertegas
pengaturan mengenai upah proses sebagai pekerja atau buruh selama PHK masih dalam proses
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sampai adanya putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap.

"Ini juga sebagaimana ketentuan Mahkamah Konstitusi tahun 2011 ketika PHK masih ada dalam
proses, maka buruh masih mendapatkan upah dan ini ditegaskan di UU Cipta Kerja," ujar Ida.

Ida menambahkan, UU Cipta Kerja juga tidak menghapus ketentuan upah minimum. "Jadi
banyak yang berkembang bahwa upah minimum dihapus. Jadi upah minimum ini tetap kita atur
kemudian ketentuannya tetap mengacu Undang-undang 13 Tahun 2003 dan PP 78 2015
memang selanjutnya tetap diatur Peraturan Pemerintah," tutur Ida. [0-2]
caption--

(Kiri ke kanan) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki,
Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri
Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja
Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Agraria dan Tata
Ruang Sofjan Djalil, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat jumpa pers terkait disahkannya UU
Cipta Kerja di kantor Kemko Perekonomian di Jakarta, Rabu (7/10).

116