Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 116
UU CIPTA KERJA PASTIKAN NEGARA LINDUNGI PEKERJA
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan keberadaan
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja justri memastikan negara melindungi pekerja. Menurut
Airlangga. lewat UU Cipta kerja, perlindungan kepada pekerja justru ditingkatkan, dimana negara
hadir untuk kepastian pemberian pesangon melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang
dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu. Program JKP tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Jaminan
Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT). dan Jaminan Pensiun (JP) tanpa menambali beban
iuran dari pekerja atau pengusaha. Bahkan, melalui UU ini pekerja di sektor informal bisa
bertransformasi ke sektor formal.
"Kini pengaturan jam kerja disesuaikan dengan sistem kerja Industri 4.0 dan ekonomi digital.
Bahkan RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur dalam
UU Ketenagakerjaan," kata Airlangga, dalam konferensi pers penjelasan UU Cipta Kerja bersama
11 Menteri, di Jakarta, Rabu (7/10).
Dia mengungkapkan. UU Cipta Kerja ditujukan untuk menyederhanakan, sinkronisasi, dan
memangkas regulasi yang banyak aturan atau dikenal sebagai obesitas regulasi yang bisa
menghambat pembukaan lapangan kerja.
Airlangga memaparkan. UU Cipta Kerja diyakini bisa membawa Indonesia mampu keluar dari
jebakan negara berpendapatan menengah alias middle income trap. Adapun, untuk bisa lolos
dari masalah ini tak terlepas dari sisi penciptaan tenaga kerja, termasuk bagi kalangan anak
muda pada masa mendatang.
Dia menjelaskan. Indonesia punya target untuk lolos middle income trap dengan bonus
demografi saat ini. sehingga golden moment ini tidak kita ke-sampingkan, karena ini momentum
bagi Indonesia. Apalagi saat ini kita sudah masuk dalam upper middle income country.
'Tapi, ada tantangannya terciptanya angkatan kerja di Indonesia. Kita ketahui ada 2,92 juta anak
muda yang membutuhkan lapangan kerja apalagi ditengah pandemi Covid ini kebutuhan pada
lapangan kerja baru sangat mendesak," ujar Airlangga.
Sedangkan bagi pelaku usaha, lanjut Airlangga, UU Cipta Kerja memberi manfaat seperti
kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha, dengan penerapan perizinan
berbasis risiko dan penerapan standar.
Adapula pemberian hak dan perlindungan pekerja, buruh yang dapat dilakukan dengan baik,
akan meningkatkan daya saing dan produktivitas. Pengusaha juga mendapatkan insentif dan
kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan
dalam rangka investasi.
"Adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas, untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu
kepada bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah" ucap Airlangga.
Pengusaha juga mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang cukup kuat dengan penerapan
ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi.
Pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang
menimbulkan akibat K3L (Keselamatan, Keselamatan. Keamanan, dan Lingkungan) dikenakan
sanksi pidana.
115
