Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 115
Judul UU Cipta Kerja Pastikan Negara Lindungi Pekerja
Nama Media Suara Pembaruan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg7
Jurnalis O-2
Tanggal 2020-10-08 04:10:00
Ukuran 227x205mmk
Warna Warna
AD Value Rp 112.365.000
News Value Rp 561.825.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian) Kini
pengaturan jam kerja disesuaikan dengan sistem kerja Industri 4.0 dan ekonomi digital. Bahkan
RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur dalam UU
Ketenagakerjaan
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian) ujar Airlangga.
Sedangkan bagi pelaku usaha, lanjut Airlangga, UU Cipta Kerja memberi manfaat seperti
kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha, dengan penerapan perizinan
berbasis risiko dan penerapan standar. Adapula pemberian hak dan perlindungan pekerja, buruh
yang dapat dilakukan dengan baik, akan meningkatkan daya saing dan produktivitas. Pengusaha
juga mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun
kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi.
negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian) kata Ida. Dia
membantah bahwa UU ini memangkas ketentuan persyaratan dan tata cara PHK. Pasalnya,
ketentuan dan syarat tata cara PI1K tetap diatur sebagaimana Undang-Undang 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, UU Cipta Kerja justru semakin mempertegas pengaturan
mengenai upah proses sebagai pekerja atau buruh selama PHK masih dalam proses penyelesaian
perselisihan hubungan industrial, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap.
Ringkasan
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan keberadaan
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja justri memastikan negara melindungi pekerja. Menurut
Airlangga. lewat UU Cipta kerja, perlindungan kepada pekerja justru ditingkatkan, dimana negara
hadir untuk kepastian pemberian pesangon melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang
dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
114
