Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 146
Menurut Syarief, masuknya TKA China itu menunjukkan tidak tegasnya pemerintah dalam
melakukan pembatasan dan pelarangan masuknya WNA ke Indonesia.
"Pemerintah mesti tegas, bukan hanya melarang pergerakan masyarakat, tetapi juga membatasi
masuknya WNA dari beberapa negara yang terindikasi mengalami kenaikan kasus Covid-19,"
ucapnya.
Politikus Partai Demokrat itu menyesalkan masuknya TKA asal China yang merupakan
episentrum pertama Covid-19 di tengah situasi pandemi yang belum berkesudahan.
"Meskipun PPKM Darurat berlaku wajib di Jawa-Bali, tetapi seharusnya pemerintah tetap
melakukan pembatasan masuknya WNA ke Indonesia," ujar Syarief.
Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu, mengizinkan WNA masuk ke Indonesia
bukan hanya kontraproduktif, tetapi juga menjadi preseden buruk bagi pemerintah.
"Meskipun mendarat di wilayah Sulawesi yang notabene tidak diwajibkan PPKM Darurat, tetapi
seluruh wilayah Indonesia masih berpotensi terjadi kenaikan kasus Covid-19," ujar mantan
Menkop UKM itu.
Syarief Hasan menilai, kejadian ini mirip dengan masuknya WNA asal China dan India pada saat
pelarangan mudik lebaran.
"Sejak awal, kami mendukung kebijakan pelarangan mudik lebaran hingga PPKM Darurat. Tetapi,
kami menolak keras masuknya WNA yang berpotensi menjadi media penularan, khususnya
varian baru Delta yang menular di beberapa negara," ujarnya.
Untuk itu dia meminta pemerintah fokus dalam upaya-upaya pengetatan masuknya WNA ke
Indonesia. Terlebih lagi kasus positif Covid-19 masih terus bertambah dari hari ke hari, bahkan
selalu mencetak rekor baru.
"Pemerintah mengambil kebijakan PPKM Darurat, tetapi terkesan membiarkan masuknya WNA
khususnya dari China yang berpotensi menyebarkan varian baru Covid-19. Ini tentu berbahaya
bagi proses penanganan pandemi. Pemerintah harus mengambil kebijakan lebih tegas untuk
membatasi masuknya WNA ke Indonesia," pungkas Syarief. (*/jpnn)
145
