Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 152
non-esensial wajib menjalani WFH 100%. Petugas pun akhirnya menutup paksa kantor dan
memulangkan karyawannya.
LANGGAR PPKM DARURAT, KANTOR NON-ESENSIAL DI KEMAYORAN LANGSUNG
DITUTUP
Dinas Tenaga Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta menindak
perusahaan non-esensial yang melanggar aturan PPKM Darurat. Perusahaan ini berlokasi di
Kemayoran, Jakarta Utara.
"Saya belum menerima laporan secara utuh, tapi informasinya di daerah Kemayoran dipulangkan
dan dihentikan karena non-esensial," kata Kabid Pengawasan Disnakertrans DKI Jakarta, Khadik
Triyanto saat dihubungi, Senin (5/7/2021).
Khadik mengatakan petugas mendapati lima dari 200 orang karyawan perusahaan ini tetap
bekerja di dalam kantor. Padahal, aturan PPKM Darurat menyatakan sektor non-esensial wajib
menjalani WFH 100%. Petugas pun akhirnya menutup paksa kantor dan memulangkan
karyawannya.
"Walaupun pekerjaannya infonya di Kemayoran karyawan 200, yang bekerja tinggal 5 orang
katanya. Dipulangkan yang 5 juga, karena harus 100 persen WFH ya. Jangan sampai yang 4-5
orang tipuan, nggak taunya orangnya banyak. Ini kan modus kayak gitu sudah kita pahami,"
jelas Khadik.
Khadik mengungkapkan selama PPKM Darurat, pihaknya menghapus sanksi pembinaan. Ketika
perusahaan melakukan pelanggaran secara berulang, pihaknya akan mengeluarkan surat
rekomendasi pencabutan izin usaha. "Kalau ditegur tulis masih melanggar ya kita
rekomendasikan penutupan usaha," tegasnya.
Menurut Khadik, penerapan sanksi bagi perusahaan nakal harus dilakukan lebih tegas di masa
PPKM Darurat ini. Untuk itu, dia meminta agar seluruh perusahaan beroperasional sesuai
ketentuan yang telah ditetapkan.
"Jadi kuncinya gini, Disnaker ingin memastikan, misalnya non-esensial masih bekerja ya suruh
pulang, tutup. Kalau esensial lebih dari 50 persen ya suruh keluarin selebihnya," ujarnya.
Khadik pun memastikan pihaknya terus melakukan pengawasan di lingkungan perkantoran. Tak
hanya itu, pihaknya juga menindaktegas perusahaan pelanggar PPKM Darurat berdasarkan
aduan warga.
"Ada hampir 85 ribu perusahaan di DKI sehingga kita memprioritaskan aduan masyarakat melalui
CRM, seperti itu. Itu yang kita sidak pertama. Selebihnya kita sambil lewat, mana yang ditengarai
ada kerumunan masih,"imbuhnya.
Sebelumnya, Penyekatan PPKM darurat di Jakarta menimbulkan kemacetan pagi tadi. Polisi
mengungkapkan sejumlah alasan warga tetap beraktivitas di tengah lonjakan COVID-19 karena
dipaksa masuk kantor oleh perusahaannya.
"Kami temukan juga di lapangan tadi masih ada beberapa perusahaan-perusahaan, warga-warga
itu mengaku masih disuruh kerja oleh perusahaannya yang itu non-esensial," kata Kabid Humas
Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Senin (5/7/2021).
Pengakuan tersebut bakal ditindaklanjuti oleh kepolisian. Yusri pun meminta warga segera
melaporkan jika ada perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal masih meminta karyawannya
masuk ke kantor.
151
