Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 20

KEMENAKER: 20 TKA CHINA IKUT PROYEK STRATEGIS NASIONAL

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi
              dan  Pemerintah  Daerah  melalui  Pengawas  Ketenagakerjaan  Disnakertrans  Provinsi  Sulawesi
              Selatan terkait informasi mendaratnya 20 TKA asal China di Bandara Sultan Hasanudin, Sulawesi
              Selatan, Sabtu (3/7) malam.

              Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadly Harahap, menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi
              dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan, disampaikan bahwa
              20 orang TKA tersebut datang sebagai calon tenaga kerja asing. Mereka dalam rangka uji coba
              kemampuan  pada  Proyek  Strategis  Nasional  PT  Huady  Nickel-Alloy  Kabupaten  Bantaeng,
              Sulawesi Selatan.

              Kedatangan mereka diakui memang sesuai dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020
              tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
              Proyek Strategis Nasional. "Pada lampiran nomor urut 96 memang Kawasan Industri Bantaeng,
              Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang ada dalam
              Perpres dimaksud," Kata Karo Chairul di Jakarta pada Senin (5/7) malam.

              Lebih  lanjut,  ia  menambahkan  saat  ini  pihaknya  tetap  berkoordinasi  dengan  Pengawas
              Ketenagakerjaan  Disnakertarns  Provinsi  Sulawesi  Selatan  yang  terus  melakukan  pendataan.
              "Disnakertrans  Sulsel  juga  melakukan  pemantuan  terhadap  keberadaan  calon  TKA  tersebut
              untuk  memastikan  bahwa  keberadaannya  sudah  sesuai  dengan  regulasi,"  kata  Karo  Humas
              Chairul. Karo Humas Chairul menjelaskan lebih lanjut bahwa 20 orang yang diduga calon TKA
              tersebut  sudah  berada  di  Indonesia  sebelum  diberlakukan  PPKM  Darurat.  Dan  mereka  telah
              menjalani karantina sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

              "Mereka  masuk  ke  Provinsi  Sulawesi  Selatan  pada  3  Juli  2021  dengan  mengikuti  protokol
              kesehatan pada masa pandemi covid 19," terangnya.

              Terkait kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat
              ini,  Karo  Humas  Chairul  menyatakan  pihaknya  tetap  mengacu  pada  kebijakan  Pemerintah.
              Aturan yang sama telah ditetapkan melalui SE Ketua Satgas Covid-19, SE Menaker, maupun
              instrukti-instruksi lainnya yang mengatur terkait hal tersebut.

              Ia  pun  menegaskan  pemerintah  darrah  tetap  berjuang  melawan  Pandemi  Covid-19,  namun
              ekonomi  harus  tetap  berjalan  lewat  proyek-proyek  strategis  nasional,  selama  kegiatan  ini
              membawa  kemanfaatan  yang  luas.  "Proyek  yang  melibatkan  sedikit  TKA  untuk  proses  alih
              teknologi menyerap lebih banyak pekerja domestik. TKA didatangkan investor sesuai izin dan
              ketentuan/prosedur protokol kesehatan, " ujar Chairul Fadly Harahap.

              Hingga saat ini, proses pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk permohonan
              baru, masih tetap dihentikan sementara. Namun hal ini, dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada
              Proyek Strategis Nasional (PSN) dan obyek vital strategis/nasional tersebut.

              Berdasarkan Surat (SE) Edaran Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan TKA
              dalam  Upaya  Pencegahan  masuknya  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19),  maka  untuk
              sementara  proses  pelayanan  penggunaan  TKA  untuk  permohonan  baru  masih  dihentikan.
              "Penghentian  sementara  sebagaimana  dimaksud  dalam  angka  1  dikecualikan  bagi  TKA  yang
              bekerja pada PSN dan objek vital strategis/nasional berdasarkan pertimbangan atau izin khusus
              tertulis dari kementerian/lembaga terkait," kata Chairul.

              Sesuai  SE  Nomor  M/3/HK.04/II/2021,  Pemberi  Kerja  dapat  mengajukan  permohonan
              penggunaan TKA bagi TKA yang masih berada di wilayah Indonesia. SE ini mulai berlaku pada
              tanggal 9 Februari 2021 hingga batas waktu yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan
              Covid-19.
                                                           19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25