Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 16
Surat tersebut bertujuan memberikan penekanan agar karyawan di sektor non-esensial bisa
bekerja dari rumah.
LUHUT MINTA MENAKER TERBITKAN INSTRUKSI YANG WAJIBKAN KARYAWAN
SEKTOR NON-ESENSIAL WFH
JAKARTA, - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan
meminta Menteri Tenaga Kerja ( Menaker ) mengeluarkan surat perintah dalam rangka PPKM
Darurat.
Surat tersebut bertujuan memberikan penekanan agar karyawan di sektor non-esensial bisa
bekerja dari rumah.
"Saya akan segera berkoordinasi dengan Menaker agar dapat mengeluarkan surat perintah agar
perusahaan sektor non-esensial tidak memerintahkan karyawannya yang bekerja di kantor dan
wajib memerintahkan seluruh karyawannya untuk bekerja dari rumah," ujar Luhut dalam
konferensi pers yang digelar virtual pada Senin (5/7/2021).
"Jadi kalau dia tidak bekerja di kantor tapi bekerja dari rumah itu jangan sampai diberhentikan
secara sepihak," kata dia.
Menurut Luhut, kebijakan itu didasari pantauan yang dia lakukan terhadap kondisi sejumlah jalan
di wilayah Jabodetabek yang masih dipenuhi mobilitas orang yang bekerja.
Kondisi ini menyebabkan kemacetan hingga menimbulkan kerumunan.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email Menurut Luhut, para pekerja sektor esensial dan non-esensial dilaporkan
menyebabkan kondisi kemacetan itu.
"Ini dilaporkan berdasarkan pihak yang bertugas dan saya sendiri tadi juga sempat keliling
sebentar memang saya lihat macetnya luar biasa," ujar dia.
Lapor jika dipaksa kerja dari kantor Luhut pun meminta semua karyawan yang dipaksa harus
bekerja di kantor pada perusahaan sektor non-esensial segera melaporkan kepada pemerintah.
"Hal ini khususnya di wilayah DKI Jakarta melalui dinas ketenagakerjaan. Kemudian untuk daerah
lain melalui dinas ketenagakerjaan masing-masing," kata dia.
Khusus untuk DKI Jakarta, karyawan bisa melaporkan melalui aplikasi Jakarta Kini (Jaki)
Pemerintah DKI Jakarta.
Luhut mengungkapkan, kebijakan tersebut nantinya dapat menurunkan mobilitas warga yang
berada di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang rata-rata bekerja di Jakarta.
"Karena tadi kita lihat kereta api juga masih penuh. Saya juga meminta dukungan dari Gubernur
DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya dan pandam turun ke lapangan, mengecek masing-masing
industri yang masih beroperasi," tutur Luhut.
"Dan saya masih berharap mungkin ini seperti patroli untuk Kapolda Metro dan Pangdam Jaya
untuk mengecek apakah masih beroperasi yang bukan sektor non-esensial," kata dia.
Luhut pun meminta Pemprov, Kapolda Metro Jaya, dan Pangdam Jaya agar tidak segan untuk
memberikan sanksi kepada perusahaan non-esensial yang masih beroperasi.
15
