Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 12
Masalahnya, pengusaha tetap terbebani dengan biaya sewa tempat, biaya gaji karyawan, biaya
listrik, dan lain sebagainya. "Yang pasti, kami merumahkan karyawan. Seumpamanya berlanjut
pun, (mungkin) akan ada PHK ya," jelasnya memperingatkan.
Sebab, menurut Rully, bisnis restoran tidak bisa bergantung hanya dari layanan pesan antar dan
take away. Terlebih, pengusaha restoran harus bersaing dengan banyaknya usaha rumahan
yang menjual makanan dan minuman secara online.
Untuk menghindari gelombang PHK besar-besaran di sektor hotel dan restoran, Iwan
merekomendasikan sejumlah usul, mulai dari keringanan listrik hingga bantuan untuk pekerja
yang terpaksa dirumahkan.
Untuk keringanan biaya listrik, lanjut Iwan, pengusaha membutuhkan subsidi 30-50 persen.
Kemudian, pengurangan biaya air dan tanah (sewa tempat).
Di bidang ketenagakerjaan, ia menyarankan pemerintah menerapkan aturan yang
memberlakukan unpaid leave atau cuti tanpa bayaran, pekerja multi-tasking, dan pengalihan
perjanjian tenaga kerja waktu tertentu menjadi tenaga kerja harian (casual).
"Lalu, subsidi gaji karyawan hotel dan restoran yang terdampak PPKM Darurat, termasuk bansos
tunai (BLT) bagi karyawan yang dirumahkan," ungkap Iwan.
11
