Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 45
"Semua pekerja perusahaan nonesensial yang sedang menjalankan WFH tidak dapat
diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan atau dilakukan pemecatan. Saya sudah bicarakan
ini dengan Kapolri dan Gubernur DKI" katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (5/7) malam.
Luhut menuturkan, pada hari pertama bekerja saat PPKM Darurat Senin kemarin, terpantau
sejumlah jalan khususnya di pinggir kota masih dipenuhi mobilitas warga yang hendak bekerja.
Hal itu menyebabkan kemacetan parah dan kerumunan.
Mobilitas warga yang hendak bekerja dilaporkan berasal dari perusahaan sektor esensial maupun
nonesensial. "Saya sendiri sempat keliling sebentar dan memang saya lihat macetnya luar biasa,"
ujarnya.
Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali itu mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar bisa mengeluarkan surat perintah bagi perusahaan sektor
nonesensial untuk tidak memberhentikan karyawannya yang bekerja di rumah. Perusahaan juga
wajib memerintahkan seluruh karyawan agar bekerja dari rumah.
"Kalau pegawai tidak bekerja di kantor, tapi bekerja di rumah, jangan sampai diberhentikan,"
katanya. Luhut juga menegaskan agar seluruh karyawan yang dipaksa harus bekerja di kantor
pada sektor nonesensial segera melaporkan kepada pemerintah.
Laporan bisa disampaikan melalui dinas tenaga kerja provinsi. Khusus wilayah DKI Jakarta,
laporan bisa dilakukan melalui aplikasi JAKI milik Pemprov DKI Jakarta. Luhut berharap kebijakan
bekerja dari rumah akan menurunkan mobilitas warga yang tinggal di Bogor, Depok, Tangerang
dan Bekasi. Mereka banyak yang bekerja di Jakarta.
"Saya juga minta dukungan Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro, dan Pangdam Jaya untuk
terus mengecek tiap-tiap industri yang masih beroperasi," katanya, la juga minta agar keduanya
tidak segan memberikan sanksi dan edukasi.
Luhut berharap ini mungkin seperti patroli untuk Kapolda Metro dan Pangdam Jaya dalam
mengecek perusahaan bukan sektor nonesensial tapi masih beroperasi. Jangan segan untuk
memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut.
44
