Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021

“Saat ini kita tetap berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertarns Provinsi
Sulawesi Selatan, yang terus melakukan pendataan dan pemantuan terhadap keberadaan calon
TKA tersebut untuk memastikan bahwa keberadaannya sudah sesuai dengan regulasi,” katanya.

Chairul menjelaskan lebih lanjut, 20 orang yang diduga calon TKA tersebut sudah berada di
Indonesia sebelum diberlakukan PPKM Darurat dan telah menjalani karantina sesuai protokol
kesehatan yang berlaku, dan masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 3 Juli 2021 dengan
mengikuti protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

Terkait kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat
ini, Chairul menyatakan, pihaknya tetap mengacu pada kebijakan pemerintah yang telah
ditetapkan melalui SE Ketua Satgas Covid-19, SE Menaker, maupun instrukti-instruksi lainnya
yang mengatur terkait hal tersebut.

“Pemerintah tetap berjuang melawan pandemi Covid-19, namun ekonomi tetap berjalan lewat
proyek-proyek strategis nasional, selama membawa kemanfaatan yang luas. Proyek yang
melibatkan sedikit TKA untuk proses alih teknologi menyerap lebih banyak pekerja domestik.
TKA didatangkan investor sesuai izin dan ketentuan/prosedur protokol kesehatan, " ujar Chairul.

Hingga saat ini, proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih dihentikan
sementara, namun hal ini, dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional
(PSN) dan obyek vital strategis/nasional tersebut.

Berdasarkan Surat (SE) Edaran Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan TKA
dalam Upaya Pencegahan masuknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka untuk
sementara proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih dihentikan.

"Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan bagi TKA yang
bekerja pada PSN dan objek vital strategis/nasional berdasarkan pertimbangan atau izin khusus
tertulis dari kementerian/lembaga terkait," kata Chairul.
"Sesuai SE Nomor M/3/HK.04/II/2021, pemberi kerja dapat mengajukan permohonan
penggunaan TKA bagi TKA yang masih berada di wilayah Indonesia. SE ini mulai berlaku pada
tanggal 9 Februari 2021 hingga batas waktu yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan
COVID-19," katanya.

5