Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021

KEMNAKER- DITJEN IMIGRASI TERUS BERKOORDINASI TERKAIT MASUKNYA 20
TKA DI SULSEL
Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi dan
Pemerintah Daerah melalui Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan
terkait informasi mendaratnya 20 TKA asal Tiongkok di Bandara Sultan Hasanudin, Sulawesi
Selatan, Sabtu (3/7/2021) malam.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadly Harahap, mengatakan berdasarkan hasil koordinasi
dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan, disampaikan bahwa
20 orang TKA tersebut datang sebagai calon tenaga kerja asing dalam rangka uji coba
kemampuan dalam bekerja pada Proyek Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy Kabupaten
Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Hal ini memang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional. Pada lampiran nomor urut 96 memang Kawasan Industri Bantaeng, Provinsi Sulawesi
Selatan, merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang ada dalam Perpres dimaksud.

"Saat ini kita tetap berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertarns Provinsi
Sulawesi Selatan yang terus melakukan pendataan dan pemantuan terhadap keberadaan calon
TKA tersebut untuk memastikan bahwa keberadaannya sudah sesuai dengan regulasi," ucap
Chairul dalam siaran pers yang diterima pada Senin (5/7).

Chairul mengatakan 20 orang yang diduga calon TKA tersebut sudah berada di Indonesia
sebelum diberlakukan PPKM Darurat dan telah menjalani karantina sesuai protokol kesehatan
yang berlaku, dan masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 3 Juli 2021 dengan mengikuti
protokol kesehatan pada masa pandemi Covid -19. Mengenai kebijakan penerapan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini, Chairul mengatakan
pihaknya tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan melalui SE Ketua
Satgas Covid -19, SE Menaker, maupun instrukti-instruksi lainnya yang mengatur terkait hal
tersebut.

"Pemerintah tetap berjuang melawan Pandemi Covid -19, namun ekonomi tetap berjalan lewat
proyek-proyek strategis nasional, selama membawa kemanfaatan yang luas. Proyek yang
melibatkan sedikit TKA untuk proses alih teknologi menyerap lebih banyak pekerja domestik.
TKA didatangkan investor sesuai izin dan ketentuan/prosedur protokol kesehatan, " ujar Chairul.

Hingga saat ini, proses pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk permohonan
baru, masih tetap dihentikan sementara. Namun hal ini, dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada
Proyek Strategis Nasional (PSN) dan obyek vital strategis/nasional tersebut. Berdasarkan Surat
(SE) Edaran Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan TKA dalam Upaya
Pencegahan masuknya Corona Virus Disease 2019 (Covid -19), maka untuk sementara proses
pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih dihentikan. Penghentian sementara
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada PSN dan objek
vital strategis/nasional berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari
kementerian/lembaga terkait.

"Sesuai SE Nomor M/3/HK.04/II/2021, Pemberi Kerja dapat mengajukan permohonan
penggunaan TKA bagi TKA yang masih berada di wilayah Indonesia. SE ini mulai berlaku pada
tanggal 9 Februari 2021 hingga batas waktu yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan
Covid -19," kata Chairul.

75