Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021

Sulsel terkait informasi mendaratnya 20 TKA asal China di Bandara Sultan Hasanudin, Sabtu
(3/7) malam. Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadly Harahap, menjelaskan, berdasarkan
hasil koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulsel, disampaikan
bahwa 20 orang TKA tersebut datang sebagai calon tenaga kerja asing.

PEMERIKSAAN KEMNAKER: 20 TKA MASUK SULSEL UJI COBA KERJA

Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi dan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi
Sulsel terkait informasi mendaratnya 20 TKA asal China di Bandara Sultan Hasanudin, Sabtu
(3/7) malam.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadly Harahap, menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi
dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulsel, disampaikan bahwa 20 orang
TKA tersebut datang sebagai calon tenaga kerja asing.

Mereka datang dalam rangka uji coba kemampuan dalam bekerja pada Proyek Strategis Nasional
PT Huady Nickel-Alloy Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Hal ini memang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional.
"Pada lampiran nomor urut 96 memang Kawasan Industri Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan,
merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang ada dalam Perpres dimaksud," kata
Chairul di Jakarta pada Senin (5/7).

"Saat ini kita tetap berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertarns Provinsi
Sulawesi Selatan yang terus melakukan pendataan dan pemantuan terhadap keberadaan calon
TKA tersebut untuk memastikan bahwa keberadaannya sudah sesuai dengan regulasi," kata
Chairul.

Chairul menjelaskan lebih lanjut bahwa 20 orang calon TKA tersebut sudah berada di Indonesia
sebelum diberlakukan PPKM Darurat dan telah menjalani karantina sesuai protokol kesehatan
yang berlaku. Mereka masuk ke wilayah Sulsel pada 3 Juli 2021 dengan mengikuti protokol
kesehatan.
Terkait kebijakan penerapan PPKM Darurat ini, Chairul menyatakan pihaknya tetap mengacu
pada kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan melalui SE Ketua Satgas Covid-19, SE Menaker,
maupun instrukti-instruksi lainnya yang mengatur terkait hal tersebut.

"Pemerintah tetap berjuang melawan Pandemi Covid-19, namun ekonomi tetap berjalan lewat
proyek-proyek strategis nasional, selama membawa kemanfaatan yang luas," katanya

"Proyek yang melibatkan sedikit TKA untuk proses alih teknologi menyerap lebih banyak pekerja
domestik. TKA didatangkan investor sesuai izin dan ketentuan/prosedur protokol kesehatan, "
ujar Chairul.

Hinggasaat ini, proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru, masih tetap
dihentikan sementara. Namun hal ini, dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis
Nasional (PSN) dan obyek vital strategis/nasional tersebut.

Hal itu berdasarkan Surat (SE) Edaran Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan
Penggunaan TKA dalam Upaya Pencegahan masuknya Covid-19.

77