Page 68 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2020
P. 68
Sekretaris Utama BPS Adi Lumaksono mengatakan, kebijakan Work From Home (WFH) diambil
sebagai tindak lanjut bagi pegawai BPS Kabupaten Gorontalo. Adapun WFH dilakukan selama 14
hari.
"Oleh karena itu, teman-teman di sana kami perintahkan semuanya untuk melakukan WFH untuk
antisipasi, tapi pelayanan tetap dilakukan secara virtual," ujar Adi kepada media Senin, 3 Agustus
2020.
Di menjelaskan, temuan positif pegawai BPS itu berdasarkan hasil tes swab Polymerase Chain
Reaction (PCR) yang dilakukan pada 27 Juli lalu. Sedangkan hasilnya baru diketahui pada Minggu
2 Agustus 2020.
Di sampin itu, BPS juga mengambil kebijakan WFH bagi pegawai di BPS Provinsi Gorontalo. Ini
menindaklanjuti temuan pegawai positif terinfeksi virus corona di Kantor Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang lokasi kantornya tepat berada di samping Kantor
BPS Provinsi Gorontalo.
"Teman-teman di BPS Provinsi Gorontalo langsung melakukan WFH semua untuk antisipasi
penyebaran Covid-19," ucap Adi.
Atas kejadian itu, BPS akan melakukan rapid test kepada seluruh pegawainya di BPS Provinsi
Gorontalo. Jika ditemukan pegawai reaktif, maka akan ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan
terkait.
Seluruh perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ditutup selama dua hari untuk
mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ) yang sudah menginfeksi pejabat
dan pegawai setempat.
Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan mengatakan, pihaknya sudah
mengeluarkan surat edaran terkait penutupan perkantoran pada tanggal 3 dan 4 Agustus 2020.
"Kami sudah mengeluarkan surat edaran penutupan perkantoran selama dua hari yakni Senin,,
3 Agustus dan Selasa, 4 Agustus," ujar dia yang memimpin sementara tampuk pemerintahan
karena wali kota positif Covid-19, di Kota Banjarbaru, Kalsel, Sabtu, 1 Agustus 2020.
Dijelaskannya, penutupan kantor dan seluruh layanan baik dinas, badan maupun unit kerja
lainnya dilakukan untuk mencegah munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 terutama di
lingkungan perkantoran, dilansir Antara .
Menurut dia, selama penutupan itu, sejumlah perkantoran yang belum disterilisasi akan
didisinfeksi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Banjarbaru dengan
penyemprotan cairan disinfektan.
"Balai kota sudah disterilisasi juga gedung DPRD, menyusul perkantoran lainnya dilakukan
disinfeksi sehingga dilakukan penutupan agar seluruh perkantoran steril untuk mencegah
munculnya klaster baru," ungkapnya.
Dikatakannya, meski pun seluruh aktivitas perkantoran diliburkan, pegawai setiap kantor
diwajibkan hadir 30 persen untuk melakukan penataan maupun membantu pembersihan
lingkungan kantor setelah sterilisasi.
"Kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kebijakan menutup perkantoran hingga
pusat layanan kesehatan. Semua dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di
perkantoran," ucap wakil wali kota itu.
66
