Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 29

Judul               Pemerintah Klaim Setor Rp6 Triliun
                Nama Media          Fajar
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg1&7
                Jurnalis            abg
                Tanggal             2020-10-07 06:51:00
                Ukuran              177x126mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 60.180.000

                News Value          Rp 601.800.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral  -  Hery  Susanto  (Ketua  Umum  Koordinator  Nasional  Masyarakat  Peduli  Badan
              Penyelenggara Jaminan Sosial) Kami berpikir, ini juga harus dipertimbangkan. Karena cepat atau
              lambat, gelombang PHK babak kedua segera bergulir

              negative  -  Hery  Susanto  (Ketua  Umum  Koordinator  Nasional  Masyarakat  Peduli  Badan
              Penyelenggara Jaminan Sosial) Tetapi, problemnya bukanitu. Sejakawalme-mang ada problem
              yang sebenarnya harus cepat disikapi oleh pemerintah. Problem itu ada di BP Jamsostek sendiri

              neutral  -  Hery  Susanto  (Ketua  Umum  Koordinator  Nasional  Masyarakat  Peduli  Badan
              Penyelenggara Jaminan Sosial) Kami sudah menyuara-kanitusejaklama.Tidaktepat jika direksi BP
              Jamsostekme-minta  bunga  tinggi  ke  BPD  hingga  sebesar  lebih  dari  7  .  persen
              untukmenempatkan  dana  investasinya,  semisal  ke  Bank  DKI.  Bunga  dari  investasi  dana  BP
              Jamsostek berupa penempatan deposito ke BPD dengan besaran sesuai BI rate itu sudah bagus.
              BP Jamsostek jangan meminta bunga deposito terlalu tinggi hingga di atas 7 persen ke BPD

              negative  -  Hery  Susanto  (Ketua  Umum  Koordinator  Nasional  Masyarakat  Peduli  Badan
              Penyelenggara Jaminan Sosial) Dampaknya bisa memberatkan debitur yang meminjam dana ke
              pihak BPD yang kebanyakan para ASN, UMKM dan lainnya

              neutral  -  Ida  Fauziyah  (Menaker)  Namun,  jika  teman-teman  ingin  100%  diakomodir,  itu
              tidakmungkin



              Ringkasan

              Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang dahulunya disebut Cipta Lapangan Kerja (Cilaka)
              ternyata berimplikasi terhadap keuangan negara. Minimal dari kebijakan itu, pemerintah harus
              menyetorkan Rp6 triliun untuk menutupi program jaminan kehilangan pekerjaan. Bagian dari
              pesangon yang dahulu sepenuhnya ditanggung pengusaha.





                                                           28
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34