Page 418 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 418
Ringkasan
Gelombang aksi mogok kerja buruh di Jawa Barat mulai digelar hari ini, Selasa (6/10/2020).
Buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat menyuarakan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja
yang baru saja disahkan DPR RI.
BURUH BANDUNG AKAN TERUS DEMO HINGGA OMNIBUS LAW DIBATALKAN
Bandung - Kelompok buruh dan mahasiswa di Kota Bandung menyatakan akan terus menggelar
aksi untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan melalui Rapat Paripurna
DPR RI. Mereka menegaskan tak akan berhenti aksi hingga Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan.
Berbagai elemen serikat buruh memulai aksi unjuk rasa di Balai Kota Bandung pada Selasa
(6/10). Mereka menyatakan menolak Omnibus Law Cipta Kerja karena undang-undang ini dinilai
sangat merugikan masyarakat maupun buruh.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Roy Jinto mengatakan aksi unjuk rasa merupakan aksi
lanjutan yang dilakukan sebelumnya di pusat.
Roy menyatakan pihaknya tidak memiliki pilihan selain aksi meskipun dilakukan di masa pandemi
Covid-19.
"Susah buat kita, karena ini menyangkut masa depan kaum buruh," katanya.
Demonstrasi buruh di kantor Pemerintah Kota Bandung mendesak wali kota segera mengirimkan
surat kepada presiden agar membatalkan UU Cipta Kerja.
"Sampai dengan hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 aksi ini akan terus kami jalankan. Tuntutan
pembatalan lewat Perppu jalan, aksi juga terus berjalan," ujarnya.
Selain di Bandung, Roy menuturkan solidaritas buruh di daerah lain juga akan menggelar aksi
serupa. Beberapa di antaranya diadakan di wilayah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung,
Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota dan Kabupaten Bekasi serta Kota dan Kabupaten
Bogor.
"Ini semua instruksinya seluruh Indonesia. Aksi dilakukan ke kantor Pemda masing-masing
dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan," kata Roy.
Sementara itu, unjuk rasa mahasiswa menuntut pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja di
depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, juga akan berlanjut.
Kepala Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda HMI Cabang Bandung Sansan
Taufik menuturkan, aksinya akan dilakukan secara terus menerus hingga tuntutannya
dimenangkan.
"Aksi ini bertujuan untuk menunjukkan sikap bahwa mahasiswa sangat keberatan dengan UU
Cipta Kerja secara keseluruhan, tidak secara parsial," ujarnya.
Sansan menilai UU Cipta Kerja justru mempermudah perampasan lahan tanpa memperhatikan
keamanan lingkungan hidup dan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya. Selain itu, muncul
kemudahan bagi perguruan tinggi luar negeri dalam mendirikan cabangnya di Indonesia.
417
