Page 458 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 458
baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan
prinsip asuransi social 15. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Alasan perusahaan boleh
melakukan PHK Undang-Undang Ketenagakerjaan Melihat pada UU Ketenagakerjaan, ada 9
alasan perusahaan boleh melakukan PHK seperti:UU Cipta Kerja menambah 5 poin lagi alasan
perusahaan boleh melakukan PHK, diantaranya meliputi: pengambilalihan, atau pemisahan
perusahaan 16. Status Kerja Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 59 UUK mengatur
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap pekerja itu maksimal dilakukan selama 2
tahun, lalu boleh diperpanjang kembali dalam waktu 1 tahun.
UU Omnibus Law (Cipta Kerja) Menghapus pasal 59 UUK yang mengatur tentang syarat pekerja
waktu tertentu atau pekerja kontrak. Dengan penghapusan pasal ini, maka tidak ada batasan
aturan seseorang pekerja bisa dikontrak, akibatnya bisa saja pekerja tersebut menjadi pekerja
kontrak seumur hidup.
17. Jam Kerja Undang-Undang Ketenagakerjaan Waktu kerja lembur paling banyak hanya 3 jam
per hari dan 14 jam per minggu.
UU Omnibus Law (Cipta Kerja) Draft RUU Cipta Kerja berencana memperpanjang waktu kerja
lembur menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu.
18. Outsourcing Undang-Undang Ketenagakerjaan Aturan UU penggunaan outsourcing dibatasi
dan hanya untuk tenaga kerja di luar usaha pokok.
UU Omnibus Law (Cipta Kerja) RUU Cipta Kerja akan membuka kemungkinan bagi lembaga
outsourcing untuk mempekerjakan pekerja untuk berbagai tugas, termasuk pekerja lepas dan
pekerja penuh waktu. Hal ini akan membuat penggunaan tenaga alih daya semakin bebas.
19. Tenaga Kerja Asing Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 42 ayat 1 UUK menyatakan:
Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 43 ayat 1 Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana
penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 44 ayat 1; Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan
dan standar kompetensi yang berlaku.
UU Omnibus Law (Cipta Kerja) Dalam UU Cipta Kerja, izin tertulis TKA diganti dengan
pengesahan rencana penggunaan TKA Pasal 43 mengenai rencana penggunaan TKA dari
pemberi kerja sebagai syarat mendapat izin kerja dimana dalam RUU Cipta kerja, informasi
terkait periode penugasan ekspatriat, penunjukan tenaga kerja menjadi warga negara Indonesia
sebagai mitra kerja ekspatriat dalam rencana penugasan ekspatriat dihapuskan Pasal 44
mengenai kewajiban menaati ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi TKA dihapus.
FOTO: FAUZAN/ANTARA.
457
