Page 460 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 460
UU CIPTA KERJA DINILAI BUKAN BENTUK PENGKHIANATAN PEMERINTAH DAN
DPR
Jakarta, Undang-Undang Cipta Kerja dinilai bukan bentuk pengkhianatan Pemerintah dan DPR
kepada masyarakat. Sebab, UU tersebut merupakan UU yang lahir melalui proses konstitusional
dan tujuannya baik bagi masyarakat dan negara.
"Pemerintah dan DPR RI punya kewajiban untuk memastikan kehidupan masyarakat agar bisa
jauh lebih sejahtera, serta ada perintah dari UUD 1945 agar negara bisa menyediakan lapangan
kerja dan memberikan penghidupan yang layak bagi rakyat," ujar Ketua Umum Federasi Serikat
Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, di Jakarta, Selasa (6/10/2020).
Menurut Arief, UU Cipta Kerja merupakan produk undang undang yang mempunyai tujuan yang
baik bagi negara dan masyarakat. Saat proses legalisasi RUU omnibus law ini sudah melalui
jalan konstitusi dan sudah diberikan waktu yang cukup panjang bagi kelompok untuk bisa
memberikan masukan terhadap RUU Cipta Kerja.
"Saya kira juga RUU omnibus law dipastikan sudah melewati uji akademik di mana RUU tersebut
dipastikan tidak ada yang bersinggungan ataupun berseberangan dengan UUD 1945," katanya.
Terkait tagar mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR, menurut Arief Poyuono, hal itu
wajar saja karena bagian dari demokrasi. Menurutnya, tentu saja ada pandangan pandangan
ketidakpuasan dari kelompok kelompok masyarakat, yang terkadang juga tidak murni
pandangan itu dari mayoritas masyarakat.
"Nah bagi kelompok yang tidak puas dengan UU Omnibus Law Ciptaker, ada jalan konstitusi
melalui MK (Mahkamah Konstitusi) untuk membatalkan isi dari UU Omnibus Law Ciptaker kalau
memang ada hak konstitusi masyarakat yang dilanggar," kata Arief Poyuono.
Menurutnya, semua elemen masyarakat harus menghormati lahirnya UU Cipta Kerja. "Banyak
juga kok UU yang saat penyusunannya ditolak dianggap tidak sesuai dengan kepentingan negara
saat pemerintahan sebelum Jokowi tapi toh akhirnya diterima dan jika ada yang melanggar
konstitusi dilakukan judicial review di MK," tuturnya.
Arief Poyuono mengatakan LSM, ataupun kelompok-kelompok masyarakat, dan parpol yang
menolak UU Cipta Kerja tak perlu memprovokasi masyarakat.
"Ajarkan masyarakat untuk bernegara dan berdemokrasi sesuai konstitusi saja," katanya.
Sumber:BeritaSatu.com.
459
