Page 680 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 680
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KASBI, Sunarno mengungkapkan, opsi itu tak menutup
kemungkinan diambil bila pemerintah tetap tutup mata dan telinga menolak tuntutan buruh agar
UU Ciptaker dicabut.
SERIKAT BURUH BERGERAK GUGAT UU CIPTAKER KE MK
Jakarta - Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berencana mengajukan judicial
review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi usai Rancangan Undang-Undang (RUU)
Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dalam rapat Paripurna, Senin (5/10).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KASBI, Sunarno mengungkapkan, opsi itu tak menutup
kemungkinan diambil bila pemerintah tetap tutup mata dan telinga menolak tuntutan buruh agar
UU Ciptaker dicabut.
"Selanjutnya yang juga sedang kita persiapkan itu adalah gugatan hukum, jadi kita akan
mengajukan nanti di judicial review di MK," ujar Sunarno lewat sambungan telepon kepada
CNNIndonesia.com , Selasa (6/10).
Terlepas dari itu, Sunarno mengatakan pihaknya sejauh ini masih akan memaksimalkan aksi
mogok nasional buruh di sejumlah daerah yang akan digelar selama tiga hari mulai hari ini hingga
Kamis (8/10) mendatang.
Nantinya, kata dia, aksi puncak di hari terakhir akan digelar di depan Istana Presiden, Jakarta
bersama sejumlah elemen masyarakat lain, seperti organisasi mahasiswa, dan gerakan
masyarakat secara umum. Aksi bakal menuntut agar Presiden Joko Widodo menerbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pencabutan UU Ciptaker.
Sunarno menyebut, lokasi aksi itu pindah dari semula di depan kompleks DPR/MPR menyusul
rapat paripurna yang dimajukan. Dia memperkirakan aksi akan diikuti oleh setidaknya 20 ribu
massa aksi gabungan.
"Nah rencananya itu kemarin di konsolidasi Nasional kita itu malah akan aksi di Istana Negara.
Menuntut pencabutan itu, dan ada Perppu. Tapi itu nanti akan kita matangkan lagi," kata dia.
Upaya uji materi ke MK juga menjadi opsi yang kini tengah dimatangkan oleh elemen buruh dari
Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).
"Kita lanjutkan perlawanan, JR sebagai upaya untuk perlawanan akan kita lakukan," Wakil Ketua
KPBI Jumisih.
Selain menempuh uji materi, kata Jumisih, para buruh juga akan tetap melakukan perlawanan
dalam bentuk lain, yakni dengan menggerakan seluruh elemen buruh di Indonesia turun ke jalan.
"Yang lainnya (bentuk perlawana) tentu saja bagaimana gerakan buruh dan semua rakyat
Indonesia lakukan perlawanan terhadap sistem perundang-undangan di Indonesia yang memang
tidak berpihak kepada kita," kata Jumisih.
Pernyataan Jumisih juga dibenarkan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang
dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Roy Jinto.
Kata dia, langkah konstitusi yang memang akan diambil oleh Serikat Buruh dalam melawan
Pemerintah dan DPR terkait Undang-undang ini adalah dengan melakukan uji materi ke MK.
"JR pasti memang akan dilakukan. Baik secara proses formil maupun secara materil isi dari pada
Undang-undang Cipta Kerja ini," katanya.
679
