Page 691 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 691
MENKO AIRLANGGA BEBERKAN MANFAAT UU CIPTAKER BAGI UMKM HINGGA
PEKERJA
Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang harus dapat
memberikan manfaat bagi semua pihak. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto .
Dia pun buka-bukaan berbagai manfaat yang tertuang dalam UU tersebut bagi UMKM (Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah), pekerja hingga pengusaha. "Terutama untuk masyarakat, pelaku
usaha, dan pemerintah," ungkap Airlangga dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa 6
Oktober 2020.
Dia menjabarkan, berbagai manfaat tersebut tertuang dalam 186 Pasal dan 15 Bab dalam RUU
Cipta Kerja. Di antaranya adalah dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
"Dengan RUU Cipta Kerja pelaku usaha UMKM dalam proses perizinan cukup hanya melalui
pendaftaran," tambah Airlangga.
Menurutnya, ada pula dukungan untuk koperasi, seperti kemudahan dalam pendirian koperasi
dengan menetapkan minimal jumlah 9 orang anggota. Koperasi pun diberikan keleluasaan untuk
melaksanakan prinsip usaha Syariah, serta dapat memanfaatkan teknologi.
Sementara itu, untuk Sertifikasi Halal, Airlangga menambahkan, pemerintah menanggung biaya
sertifikasi untuk usaha mikro kecil. Dilakukan pula percepatan dan kepastian dalam proses
sertifikasi halal, serta memperluas Lembaga Pemeriksa Halal, yang dapat dilakukan oleh Ormas
Islam dan Perguruan Tinggi Negeri.
Kemudian, terhadap ketelanjuran perkebunan masyarakat di kawasan hutan, masyarakat diberi
izin untuk pemanfaatan atas ketelanjuran lahan dalam kawasan hutan.
"Untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat dapat memanfaatkan
hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah," ungkapnya.
Sedangkan untuk nelayan, yang sebelumnya proses perizinan kapal ikan harus melalui beberapa
instansi, maka dengan RUU Cipta Kerja cukup diproses di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, mengenai masalah perumahan, backlog perumahan
masyarakat dalam RUU Cipta Kerja akan diatasi. Dengan, diperbanyak pembangunan rumah
untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikelola oleh Badan Percepatan
Penyelenggaraan Perumahan (BP3).
"Bank Tanah juga akan melakukan reforma agraria dan redistribusi tanah kepada masyarakat,"
tambah Airlangga.
Di samping itu, lewat RUU Cipta Kerja, dilakukan peningkatan perlindungan kepada pekerja.
Antara lain negara hadir untuk kepastian pemberian pesangon melalui program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah juga berkontribusi dalam penguatan dana yang akan dikelola oleh BPJS
Ketenagakerjaan. Program JKP tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) tanpa menambah
beban iuran dari pekerja atau pengusaha.
"Kini pengaturan jam kerja disesuaikan dengan sistem kerja Industri 4.0 dan ekonomi digital.
Bahkan RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur dalam
UU Ketenagakerjaan," ungkap Airlangga.
690
