Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021
P. 10
PENGUSAHA MAL TERDAMPAK PPKM DARURAT: RUGI TRILIUNAN, SULIT HINDARI
PHK
Keputusan Presiden Joko Widodo menerapkan PPKM Darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021 ke
depan membuat pengusaha mal resah.
Meski tujuan PPKM Darurat untuk menekan penyebaran COVID-19, namun bagi pengusaha mal
memiliki dampak ganda seperti rugi triliunan rupiah hingga ancaman PHK di depan mata. Sebab
pusat perbelanjaan atau mal menjadi salah satu sektor yang diwajibkan tutup selama 20 hari ke
depan.
Mal Bakal Rugi Triliunan Rupiah
Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo),
Budihardjo Iduansjah, mengungkapkan para pelaku usaha ritel bakal menanggung dampak yang
cukup besar dari pelarangan tersebut. Meski belum punya hitungan pasti, ia memperkirakan
kerugian ekonomi yang harus ditanggung mencapai triliunan rupiah.
"Ya pasti triliunan rupiah kalau harus tutup total. Sampai bulan 5 sudah mulai buka lagi, tahu-
tahu baru mulai naik mendingan disuruh tutup lagi," ujar Budihardjo kepada kumparan, Kamis
(1/7).
Sulit Hindari PHK, Ratusan Pekerja Terancam Kehilangan Pekerjaan
Budihardjo mengungkapkan setidaknya sebanyak 600 ribu karyawan terancam dirumahkan dan
PHK saat mereka harus tutup. Angka tersebut, menurut Budihardjo, baru berasal dari satu
kelompok mereka sebagai pelaku ritel yang menyewa di mal. Belum termasuk para pekerja mal
seperti satpam hingga lapak-lapak UMKM di sekitar pusat perbelanjaan.
“Saya enggak tahu kalau mal banyak banget pekerjanya, kalau di kami sih sekitar 600 ribu
karyawan yang terancam kalau ditutup. Jadi mereka bisa dirumahkan dulu sampai buka lagi,"
jelasnya.
Ketakutan senada sebelumnya juga disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat
Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja. Setidaknya, ada sebanyak 280 ribu pekerja yang
menggantungkan hidup sebagai karyawan mal.
Alphonzus mengungkapkan, sebanyak 30 persennya bakal terancam PHK sepanjang rentang
ditutupnya pusat perbelanjaan. Jumlah itu bahkan bisa lebih besar lagi, tergantung bagaimana
realisasi dari kebijakan PPKM Darurat berjalan.
Pengusaha Mal Minta Pemerintah Bayar Setengah Gaji Karyawan
Pengusaha mal sebetulnya berharap kebijakan pemerintah ini bakal dibarengi insentif.
Setidaknya ada dua insentif yang telah sejak lama diminta pelaku usaha mal.
Pertama insentif untuk mendongkrak penjualan dan yang kedua bantuan meringankan beban
operasional. Keringanan kedua ini yakni berupa pembebasan sementara pajak-pajak terkait
penjualan.
Selain itu, kata Alphonzus, pemerintah setidaknya mesti memberikan subsidi upah pekerja
sebesar 50 persen. Stimulus dari pemerintah ini diharapkan bisa menyelamatkan pelaku usaha
yang sudah mulai bertumbangan sejak tahun lalu.
"Pusat perbelanjaan juga berharap memberikan subsidi upah pekerja sebesar 50 persen yang
disalurkan langsung kepada para pekerja lewat BPJS Ketenagakerjaan," pungkasnya.
9
