Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021

Namun, salah satu dampak yang diwaspadai pemerintah dari kebijakan PPKM Darurat ini adalah
munculnya rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha kepada karyawannya.
Sebab kebijakan ini menyebabkan sebagian sektor usaha tak boleh beroperasi atau kapasitas
berkurang drastis selama PPKM Darurat berlangsung.

Untuk itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi meminta
perusahaan untuk tidak melakukan PHK di tengah pandemi Covid-19. Ia mengklaim pada
pelaksanaan PPKM Darurat pemerintah berupaya memberikan bantuan kepada pelaku usaha
agar tetap bisa bertahan.

Ia mengharapkan sebisa mungkin dua belah pihak buruh dan pengusaha mencari solusi terbaik.
"Melalui dialog bipartit untuk mencari solusi," ujar Anwar, Kamis (1/7).

Saat ini Kemnaker akan terus melakukan pemantauan kondisi ketenagakerjaan saat penerapan
PPKM Darurat, termasuk kemungkinan adanya dampak penerapan PPKM Darurat terhadap
pemutusan hubungan kerja oleh sektor usaha tertentu.
Bahkan Kemnaker saat ini juga tengah mengkaji kemungkinan dan opsi untuk pemberian sanksi
dan/atau disinsentif bagi perusahaan yang sengaja melakukan pemutusan hubungan kerja
dengan alasan adanya kebijakan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali. Apalagi perusahaan
tersebut masih dalam kondisi yang cukup baik bisnisnya.

Meskipun ada kekhawatiran dari pemerintah Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin
Indonesia Bob Azzam mengatakan, kebijakan PPKM Darurat tidak berdampak pada
bertambahnya PHK.
"Saya rasa ini kan kebijakan sementara hanya tiga minggu tidak sampai PHK," ujar Bob saat
dihubungi, Kamis (1/7).

Hanya saja, dia meminta pemerintah untuk tetap memperbolehkan sektor esensial beroperasi,
misalnya sektor logistik. Tujuannya agar aktivitas ekonomi tetap berjalan selama PPKM darurat.

Selain itu ia menyarankan adanya pengawasan yang ketat terhadap mobilitas masyarakat selama
PPKM Darurat. Hal ini agar bisa menekan angka penularan Covid-19. "Mobilitas orang silahkan
dibatasi, tapi logistik harus didukung supaya lancar dan tidak terganggu," ucap Bob.

Sementara itu, menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, bukan
tidak mungkin PPKM Darurat akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja secara besar-
besar seperti kasus pada gerai ritel Giant.

Menurut Said, potensi PHK terbuka pada perusahaan di sektor ritel, logistik, perhotelan,
transportasi, makanan, tekstil, komponen elektronik, hingga komponen otomotif.

Untuk itu, Said meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan, Menko
Perekonomian, dan Menteri Perindustrian untuk memastikan bahwa pemberlakuan PPKM Darurat
tidak menyebabkan pekerja dirumahkan tanpa kepastian pekerjaan dan kemudian dipotong gaji.
"Dan terlebih lagi jangan sampai ada ledakan PHK seperti awal pandemi lalu," ujar Said.

Seperti diketahui, angka pengangguran pada Agustus 2020 sempat melonjak drastis hingga 9,77
juta orang, dari bulan Februari 2020 yang hanya 6,888 juta orang

14