Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021
P. 19
Judul Menaker Perkuat Kebijakan Satu Data di Pusat & Daerah
Nama Media Pos Kota
Newstrend Kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg5
Jurnalis BI
Tanggal 2021-07-02 05:04:00
Ukuran 97x303mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 33.950.000
News Value Rp 169.750.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Koordinasi antarinstansi, baik di pusat dan
daerah sangat diperlukan untuk mendukung reformasi tata kelola data ketenagakerjaan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kebijakan ini merupakan pembenahan tata
kelola pemerintah di sektor ketenagakerjaan untuk menghasilkan data ketenagakerjaan yang
akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk itu, dukungan data dan informasi yang
berkualitas (relevan, akurat, up todate, lengkap dan berkesinambungan) sangat penting dan
sangat dibutuhkan agar keputusan dan kebijakan yang diambil berbasis fakta/bukti (evidence
based)
Ringkasan
Kemenaker memperkuat kebijakan satu data dengan berkoordinasi dengan antarinstansi, baik di
tingkat pusat sampai provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini untuk mendukung pembangunan
ketenagakerjaan di Indonesia. "Koordinasi antarinstansi, baik di pusat dan daerah sangat
diperlukan untuk mendukung reformasi tata kelola data ketenagakerjaan," kata Menaker, Ida
Fauziyah, kemarin.
MENAKER PERKUAT KEBIJAKAN SATU DATA DI PUSAT & DAERAH
Kemenaker memperkuat kebijakan satu data dengan berkoordinasi dengan antarinstansi, baik di
tingkat pusat sampai provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini untuk mendukung pembangunan
ketenagakerjaan di Indonesia.
"Koordinasi antarinstansi, baik di pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mendukung
reformasi tata kelola data ketenagakerjaan," kata Menaker, Ida Fauziyah, kemarin.
la menilai Ini merupakan hal penting dan fundamental untuk menentukan keberhasilam
pembangan ketenagakerjaan.
18
