Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021
P. 22
Judul MK Tolak Uji Materi UU Cipta Kerja, Kemnaker Lega
Nama Media Kontan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg14
Jurnalis vendy yhulia susanto
Tanggal 2021-07-02 04:32:00
Ukuran 169x108mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 14.365.000
News Value Rp 43.095.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak salah satu gugatan uji materi Undang-Undang (UU)
No 11/2020 tentang Cipta Kerja menjadi angin segar bagi pemerintah. Selasa (29/6), MK
menyatakan, pemohon uji materi, yakni Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI),
tidak memiliki kedudukan hukum. Keputusan MK ini berkaitan dengan perkara No 109/PUU-
XVIII/2020 tentang uji materi UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja di klaster ketenagakerjaan.
MK TOLAK UJI MATERI UU CIPTA KERJA, KEMNAKER LEGA
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak salah satu gugatan uji materi Undang-Undang (UU)
No 11/2020 tentang Cipta Kerja menjadi angin segar bagi pemerintah. Selasa (29/6), MK
menyatakan, pemohon uji materi, yakni Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI),
tidak memiliki kedudukan hukum. Keputusan MK ini berkaitan dengan perkara No 109/PUU-
XVIII/2020 tentang uji materi UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja di klaster ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyatakan, putusan MK ini menjadi salah
satu bentuk kepastian hukum bagi UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Sekretaris Jenderal
Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan, putusan MK dalam perkara ini menunjukkan ketelitian
dan objektifitas MK dalam memeriksa status kedudukan hukum pemohon dalam uji materi UU
Cipta Kerja.
Sebagai informasi, dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman
menyatakan, permohonan KSBSI tidak dapat diterima. Pertimbangan MK, pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum (persona standi injudicio) untuk mengajukan uji materi.
Sebelumnya, KSBSI meng^ukan iyi materi sejumlah pasal UU Cipta Kerja karena dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sejumlah pasal UU Cipta Kerja yang
digugat KSBSI adalah Pasal 81 angka 15, Pasal 81 angka 18, Pasal 81 angka 19, Pasal 81 angka
26, Pasal 81 angka 27, Pasal 81 angka 37, Pasal 151 dan Perye-lasan Pasal 81 angka 42 (Pasal
154A ayat (1) dan ayat (2) karena dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat
(2), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
Vendy Yhulia Susanto
21
