Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021
P. 20
Menurutnya, kebijakan satu data ketenagakerjaan yang telah dilaunching pada 5 November 2020
tahun lalu alu merupakan implementasi dari Perpres No 39/2019 tentang Satu Data Indonesia
dan Permenaker No 15/2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan yang menandai dimulainya
Kebijakan Satu Data Indonesia, khususnya di bidang Ketenagakerjaan.
Tata Kelola Ketenagakerjaan
"Kebijakan ini merupakan pembenahan tata kelola pemerintah di sektor ketenagakerjaan untuk
menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Berbagai data ketenagakerjaan yang terhimpun dalam satu data ketenagakerjaan. Diantaranya
perencanaan ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja,
penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penyelenggaraan hubungan industrial
dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan pelaksanaan norma kerja dan K3 di tempat kerja,
serta evaluasi hasil pembangunan ketenagakerjaan.
Menaker mengatakan kompleksitas urusan di bidang ketenagakerjaan ini menuntut akurasi
pengambilan keputusan dan kebijakan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi.
"Untuk itu, dukungan data dan informasi yang berkualitas (relevan, akurat, up todate, lengkap
dan berkesinambungan) sangat penting dan sangat dibutuhkan agar keputusan dan kebijakan
yang diambil berbasis fakta/bukti (evidence based)," kata Ida. (rizal/bi)
19
