Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021
P. 120
tidak memiliki kedudukan hukum, dalam perkara 109/PUU-XVIII/2020 perihal Uji Materil
Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.
"Alhamdulillah MK sudah menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
sehingga permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Menaker Ida Fauziyah dalam
keterangannya pada Rabu, (1/7/2021).
Ida berharap semua pihak menghormati atas apa yang telah menjadi putusan MK.
"Sekarang saatnya kita menatap ke depan menyelesaikan pandemi Covid-19 dan membangun
ketenagakerjaan lebih baik lagi," katanya.
Sementara itu, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi menilai logis putusan dari MK dalam perkara 109
yang diajukan oleh Konfederasi SBSI. Putusan MK tersebut telah menunjukkan ketelitian dan
objektifitas MK dalam memeriksa status kedudukan hukum pemohon Uji Materiil UU Cipta Kerja,
khususnya Klaster Ketenagakerjaan.
"Yang bertindak untuk dan atas nama organisasi ya memang seharusnya berpatokan pada
AD/ART organisasi tersebut," ucap Anwar.
Dalam amar putusannya, Ketua MK Anwar Usman menyatakan permohonan Konfederasi SBSI
tidak dapat diterima.
"Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Anwar
Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya, saat membacakan amar Putusan Nomor
109/PUU-XVIII/2020 dalam persidangan yang digelar secara daring,.
Menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (persona standi in judicio) untuk
mengajukan permohonan.
"Karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan," kata Hakim Konstitusi
Suhartoyo saat membacakan pertimbanganan hukum putusan.
119
