Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021

Judul Pemerintah akan terapkan PPKM Darurat, bagaimana aturan di tempat
kerja?
Nama Media lokadata.id
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://lokadata.id/artikel/pemerintah-akan-terapkan-ppkm-darurat-
bagaimana-aturan-di-tempat-kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-01 09:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Alexander Ginting (Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19) Bagi
mereka yang tinggal di zona merah dilakukan pembatasan mobilitas dan tidak boleh keluar. Yang
boleh beraktivitas jika mereka tinggal di zona hijau

positive - Suhanto (Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan) Khusus bagian yang melayani
kepentingan publik, WfO bisa lebih dari 25 persen dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tetap
menjaga kepentingan masyarakat dan pelaku usaha tertangani dengan baik

positive - Rahayu Puspasari (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian
Keuangan) Pimpinan sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk
sebisa mungkin bekerja dari rumah masing-masing, terutama di saat angka penularan sedang
tinggi

positive - Rahayu Puspasari (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian
Keuangan) Hal ini untuk menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan namun dengan tidak
mengesampingkan pelayanan publik. Untuk jam operasional kami tetap bekerja dengan baik
seperti biasa

neutral - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Hari ini ada finalisasi kajian untuk kita
melihat lonjakan yang sangat tinggi dan kita harapkan selesai karena diketuai oleh Airlangga,
Menko Perekonomian untuk memutuskan pemberlakuan PPKM Mikro Darurat

Ringkasan

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat. Rencananya, pembatasan yang jauh lebih ketat dibandingkan PPKM Mikro ini
akan diberlakukan pekan ini, dengan durasi 1-2 minggu. PPKM Darurat ini akan diterapkan di
sejumlah daerah di Jawa dan Bali. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat terbatas dengan
Presiden Joko Widodo pada Senin (28/6). Keputusan ini nantinya akan tertuang dalam revisi

167