Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021

Ketika dihubungi Lokadata.id, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto
menyatakan belum mendapat pemberitahuan mengenai adanya aturan yang baru. Hingga saat
ini, Kementerian Perdagangan masih melakukan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) 75 persen
dan bekerja dari kantor (WFO) 25 persen.

"Khusus bagian yang melayani kepentingan publik, WfO bisa lebih dari 25 persen dan disesuaikan
dengan kebutuhan. Kita tetap menjaga kepentingan masyarakat dan pelaku usaha tertangani
dengan baik," katanya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari juga
mengatakan Kementerian masih menerapkan bekerja dari kantor (WfO) dengan kapasitas
maksimal 25 persen. Aturan ini disebutnya berlaku hingga 2 Juli mendatang. Namun, ada potensi
perpanjangan berdasarkan kondisi pandemi terkini.

"Pimpinan sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk sebisa
mungkin bekerja dari rumah masing-masing, terutama di saat angka penularan sedang tinggi,"
katanya kepada Lokadata.id.

Puspa menambahkan, satuan kerja yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat
tetap bekerja di kantor dengan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pimpinan di
bagian layanan publik juga harus memantau kondisi karyawan dan memberikan dukungan bagi
yang terdampak Covid-19.

"Hal ini untuk menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan namun dengan tidak
mengesampingkan pelayanan publik. Untuk jam operasional kami tetap bekerja dengan baik
seperti biasa," kata dia.

Supaya pelayanan publik tetap terjaga, Puspa mengatakan Kementerian Keuangan sudah banyak
melakukan investasi dan transformasi bisnis dalam beberapa tahun terakhir. Transformasi bisnis
yang dimaksud meliputi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung
bisnis di seluruh jajaran kementerian.

Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana penerapan PPKM Mikro Darurat di Jawa dan Bali
masih dalam tahap finalisasi. "Hari ini ada finalisasi kajian untuk kita melihat lonjakan yang
sangat tinggi dan kita harapkan selesai karena diketuai oleh Airlangga, Menko Perekonomian
untuk memutuskan pemberlakuan PPKM Mikro Darurat," katanya dalam Munas Kadin, Rabu
(30/6).

Dia menambahkan aturan ini akan diberlakukan di 44 kabupaten/kota di 6 provinsi serta ada
potensi akan diberlakukan selama dua minggu. Kemungkinan besar pemerintah akan
mengumumkan kebijakan baru PPKM Darurat pada hari ini dan akan diberlakukan mulai 3 Juli
2021.

169