Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021

sangat terdampak, seperti pekerja harian lepas, atau masyarakat yang mengandalkan
pemasukan harian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
negative - AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI) Kemudian pada hari ke-5 karantina,
warga yang berkontak erat itu harus dites kembali guna melihat apakah virus dapat terdeteksi
setelah masa inkubasi. Nantinya jika hasil tes negatif, warga bisa selesai melakukan karantina.
Pesan ini penting karena kita tahu, kasus Corona saat ini banyak sekali ditemukan di sekitar
lingkungan kita

Ringkasan

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung penerapan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan dimulai 3 Juli 2021. Meski begitu,
LaNyalla meminta agar pemerintah melakukan antisipasi dampak dari PPKM Darurat, di
antaranya gelombang PHK. Sebelumnya, Pemerintah telah mengumumkan PPKM Darurat akan
dilakukan pada 3-20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menekan
drastisnya lonjakan kasus Covid-19.

KETUA DPD RI MINTA PEMERINTAH ANTISIPASI GELOMBANG PHK SAAT PPKM
DARURAT
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung penerapan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan dimulai 3 Juli 2021. Meski begitu,
LaNyalla meminta agar pemerintah melakukan antisipasi dampak dari PPKM Darurat, di
antaranya gelombang PHK.
Sebelumnya, Pemerintah telah mengumumkan PPKM Darurat akan dilakukan pada 3-20 Juli 2021
di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menekan drastisnya lonjakan kasus
Covid-19.

"PPKM Darurat memang perlu dilakukan karena kondisi pandemi di Indonesia memasuki masa
kritis. Kita tahu penambahan kasus per harinya sudah mencapai lebih dari 20 ribu. Dengan PPKM
Darurat diharapkan terjadi penurunan penambahan kasus kurang dari 10 ribu per hari," tutur
LaNyalla, Kamis (1/7/2021).
PPKM Darurat akan diberlakukan di 48 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 4
dan 74 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.
Peraturan ini mewajibkan penerapan 100% Work from Home untuk sektor non essential. Untuk
sektor essential, diberlakukan 50% maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol
kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf WFO dengan protokol
kesehatan.

Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran,
teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, serta
industri orientasi ekspor. Sementara itu cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan,
keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia,
semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas
dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-
hari.

"Pusat perbelanjaan, mall, dan perdagangan akan ditutup. Kemudian Restoran tidak
diperbolehkan melayani dine in dan harus take away. Kondisi ini yang dikhawatirkan akan

44