Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 201
BUKA POSKO PENGADUAN, THR DI TARAKAN TAK BOLEH DICICIL DAN WAJIB
DIBAYAR SECARA PENUH
TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakertrans) Kota
Tarakan sudah membuka posko layanan pengaduan THR tahun 2021.
Posko ini dibuka berlokasi di Disnakertrans Kota Tarakan Kelurahan Kampung Enam.
Posko pengaduan THR tersebut sudah dibuka sejak tanggal 28 April 2021 lalu hingga 12 Mei
2021 mendatang.
Dikatakan Budiono, Kepala Disnakertrans Kota Tarakan, posko pengaduan tersebut dibuka mulai
hari Senin-Kamis pukul 08.00 WITA hingga 15.30 Wita.
Kemudian Jumat dari pukul 08.00 Wita hingga pukul 11.00 Wita.
Posko pengaduan dibuat berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Tarakan, Surat Edaran Nomor
560/374/DPTK terkait pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2021 bagi pekerja dan
buruh di perusahaan.
Surat Edaran tersebut sudah diterbitkan per 29 April 2021 lalu.
Itu juga mengacu kepada SE Menaker RI Nomor 6 Tahun 2021 yang dirilis per tanggal 12 April
lalu tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.
Di lanjutkan Budiono, tujuh hari sebelum hari H Idul Fitri, THR pekerja wajib dibayar.
Posko dibuat untuk menampung laporan atau aduan pekerja yang nanti sampai H-7 Idulfitri
belum juga dibayarkan THR nya.
Kalau ada pekerja sampai H-7 belum menerima THR.
"Silakan lapor ke posko kami di Kanto Disnakertrans Kelurahan Kampung Enam," imbaunya.
Nantinya pihaknya siap menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.
Budiono juga menjelaskan dalam SE tidak disinggung persoalan boleh tidaknya pemberi kerja
mencicil THR pekerjanya.
Edaran tidak ada menginstruksikan dicicil. Dan edaran Gubernur Kaltara dan Wali Kota Tarakan
juga tidak ada menyoal dicicil.
"Wajib dibayarkan H-7," bebernya.
Artinya lanjut Budiono, pemberi kerja dalam hal ini pemilik usaha atau pemilik perusahaan wajib
memberikan THR full satu bulan tanpa potongan walaupun kondisi pandemi Covid-19.
"Kalau misalnya masih ada perusahaan belum membayarkan, termasuk mencicil silakan untuk
lapor ke posko," tegasnya.
Bagaimana dengan mereka yang takut melaporkan diri? Kembali dibeberkan Budiono, pihaknya
sejak mendapatkan SE secara resmi dan sudah ditanda-tangani Walikota Tarakan, langsung
menyebarkan edaran tersebut kepada pihak perusahaan.
"Yang pasti kami monitoring terus. Dan kami sudah bagikan edarannya dan diperbanyak. Dikirim
dalam bentuk soft file dan edaran kepada perusahaan," jelasnya.
Sampai di Senin (3/5/2021) hari ini diakui Budiono belum ada laporan dari pekerja yang masuk.
200
