Page 269 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 269
Judul Kemnaker: Segera Kami Tindaklanjuti
Nama Media Buton Pos
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL Pg7
Jurnalis JPNN
Tanggal 2021-05-03 11:03:00
Ukuran 95x169mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 13.300.000
News Value Rp 39.900.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Setiap ada laporan yang masuk ke
posko melalui PTSA, call center maupun secara online pasti segera kami tindaklanjuti. Kita juga
berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja untuk mempercepat penanganan laporan THR
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Beberapa permasalahan yang
diadukan antara lain, perusahaan tidak mampu membayar THR, rencana THR akan dicicil,
dibayarkan 50 persen, pembayaran THR setelah lebaran, dll. Sepertinya ini masih berupa
kekhawatiran seperti yg dialami tahun lalu
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sisanya masih dalam proses karena
tidak mumi soal THR namun terkait masalah ketenagakerjaan lainnya
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Silakan datang langsung atau hubungi
kami melalui call center dan Sisnaker. Setiap laporannya kami tindaklanjuti
Ringkasan
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi memastikan setiap
laporan yang masuk ke Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 akan ditindaklanjuti.
Dia menyebut tindak lanjut dilakukan melalui tim penanganan dari Ditjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) serta Ditjen Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.
KEMNAKER: SEGERA KAMI TINDAKLANJUTI
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi memastikan setiap
laporan yang masuk ke Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 akan ditindaklanjuti.
Dia menyebut tindak lanjut dilakukan melalui tim penanganan dari Ditjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) serta Ditjen Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.
268
