Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021

Selain sudah mendirikan posko, sebutnya, pihak dinas juga sudah mengirim peraturan terkait
dengan pemberian THR ke sejumlah perusahaan.
"Kami juga sudah mengingatkan melalui surat kepada perusahaan untuk melaksanakan THR
dengan sebaik-baiknya, yang disitu ada aturan berkaitan dengan batas waktu pencairan THR
atau hal lain yang berkenaan dengan THR," katanya.

Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 yang ditujukan kepada
para gubernur. Isinya tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri bagi
pekerja/buruh di perusahaan.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang
harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja/ buruh. THR digunakan untuk memenuhi
kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. THR merupakan
nonupah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja atau buruh.

Pembayaran THR harus dilakukan maksimal seminggu atau tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan tiba. Meski begitu, ada kelonggaran yang diberikan pemerintah bagi perusahaan
yang tak mampu membayar THR karena masih terdampak pandemi. Peru-sahaan-perusahaan
tersebut diberi waktu maksimal sehari sebelum Lebaran tiba. Dengan catatan, ada kesepakatan
atau pembahasan secara bipartit terlebih dahulu antara pengusaha dan pekerja. Selain itu,
perusahaan diwajibkan untuk membuka laporan keuangan mereka secara transparan kepada
pekerja.

Setelah dicapai kesepakatan, perusahaan wajib menyerahkan hasil dialog kepada dinas
ketenagakerjaan setempat. Ida meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengawasi. THR
diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus
atau lebih. THR juga diberikan kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasar perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Perusahaan yang telat membayar THR akan dikenai denda lama persen dari total THR yang
harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran. Namun, denda itu tak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerjanya.
Sementara itu, pengusaha yang tak membayar THR akan dikenai sanksi administratif berupa
teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha perusahaan tersebut (fah)

30