Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 35
Judul Pembayaran THR Tak Jelas, 18 Perusahaan Dilaporkan ke Posko THR
Nama Media kompas.tv
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.kompas.tv/article/170751/pembayaran-thr-tak-jelas-18-
perusahaan-dilaporkan-ke-posko-thr
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-04 06:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, ada 18 perusahaan di Jawa Tengah yang
diadukan para pekerjanya karena belum membayar THR. "Pemantauan masih berjalan terus,
posko THR ada di pemerintah pusat dan di provinsi, di Jawa Tengah sesuai dengan laporan ada
18 perusahaan yang diadukan oleh pekerjanya," kata Ida kepada media, saat kunjungan kerja
di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (03/05/2021).
PEMBAYARAN THR TAK JELAS, 18 PERUSAHAAN DILAPORKAN KE POSKO THR
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, ada 18 perusahaan di Jawa Tengah yang
diadukan para pekerjanya karena belum membayar THR.
"Pemantauan masih berjalan terus, posko THR ada di pemerintah pusat dan di provinsi, di Jawa
Tengah sesuai dengan laporan ada 18 perusahaan yang diadukan oleh pekerjanya," kata Ida
kepada media, saat kunjungan kerja di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, Jawa
Tengah, Senin (03/05/2021).
Laporan itu akan segera ditindaklanjuti oleh tim pengawas tenaga kerja. Ida berharap seluruh
perusahaan dapat membayar THR kepada pekerjanya tepat waktu. Karena hal itu merupakan
kewajiban yang mengikat bagi setiap pelaku usaha.
"Pemberian THR itu kan diberikan paling lambat H-7, kalau perusahaan tidak bisa membayar H-
7 dilakukan dialog di internal perusahaan, dialog kekeluargaan," ujar Ida.
Sedangkan mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak menaati aturan soal THR, Ida menyebut
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 Tahun 2016.
"H-7 itu kan paling lambat, namun kami masih beri kelonggaran kepada perusahaan sampai H-
1. Mengenai sanksi acuan kami adalah peraturan, sanksi terberatnya adalah pencabutan izin,"
lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng Sakina
Rosellasari menyatakan, saat ini ada posko aduan THR di tingkat provinsi.
34
