Page 314 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 314
Judul Puan Minta Pemerintah Pastikan Perusahaan Bayar THR Pekerja
Nama Media Ambon Express
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg3
Jurnalis NET
Tanggal 2021-05-03 09:31:00
Ukuran 164x406mmk
Warna Warna
AD Value Rp 63.140.000
News Value Rp 189.420.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Puan Maharani (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Pemerintah harus
aktif mengawasi supaya perusahaan memenuhi kewajiban membayar THR pada para pekerja
positive - Puan Maharani (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Kami ingin
perekonomian Indonesia bangkit dan para pekerja Indonesia sejahtera
Ringkasan
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah mengawasi dan
memastikan perusahaan membayar tunjangan hari raya (THR) para pekerja atau buruh jelang
Hari Raya Idulfitri. Puan mengatakan pembayaran THR kali ini berbeda karena ada sejumlah
pelonggaran akibat pandemi Covid-19. Namun, iamengatakan pembayaran THR tetap wajib
dilakukan perusahaan. “Pemerintah harus aktif mengawasi supaya perusahaan memenuhi
kewajiban membayar THR pada para pekerja,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/5).
PUAN MINTA PEMERINTAH PASTIKAN PERUSAHAAN BAYAR THR PEKERJA
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah mengawasi dan
memastikan perusahaan membayar tunjangan hari raya (THR) para pekerja atau buruh jelang
Hari Raya Idulfitri.
Puan mengatakan pembayaran THR kali ini berbeda karena ada sejumlah pelonggaran akibat
pandemi Covid-19. Namun, ia mengatakan pembayaran THR tetap wajib dilakukan perusahaan.
“Pemerintah harus aktif mengawasi supaya perusahaan memenuhi kewajiban membayar THR
pada para pekerja,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/5).
Ketua DPP PDIP itu meminta perusahaan membayar penuh THR tahun ini. Dia juga meminta
THR diberikan tepat waktu sesuai aturan pemerintah. Puan mengaku prihatin terhadap kondisi
para pekerja selama pandemi Covid-19. Dia menyebut banyak pekerja yang dirumahkan hingga
terimbas pemutusan hubungan kerja (PHK).
313
